Denpasar, IDN Times - Sebanyak 48 warga di Bali diduga menjadi korban penipuan calo penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut diketahui setelah mereka mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, hari Senin (25/3) lalu, menanyakan kelolosannya sebagai PNS.
Bagaimana kronologinya?
Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, mengatakan masalah ini terungkap setelah ada 48 orang mendatangi kantornya. Para korban ini membawa undangan yang isinya supaya mereka datang ke BKD untuk mengambil nomor induk kepegawaian. Mereka datang lengkap dengan memakai pakaian putih-hitam, membawa undangan, dan tanda pengenal peserta CPNS dengan stempel logo BKD palsu.
"Terkait dengan masalah 48 orang itu terjadi pada Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 25 Maret ada beberapa orang yang tertipu itu datang ke kantor BKD," katanya ditemui di kantornya, Rabu (3/4) pagi.
Lihadnyana memastikan, semua atribut dan tanda pengenal yang dibawa mereka adalah palsu. Ia menduga mereka menjadi korban dari oknum yang tak bertanggung jawab.
"Dengan membawa surat pengantar, lengkap dengan atributnya dan semua itu adalah palsu," lanjut dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, khususnya BKD Provinsi Bali, merasa menjadi pihak yang dirugikan dan menjadi korban juga. Pasalnya, nama institusinya dicatut dan digunakan untuk menipu masyarakat.
"Kami menjadi korban atas ini. Oleh karena itu pada saat yang bersangkutan datang hari itu juga kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan ini harus diusut tuntas," tegasnya.
Lihadnyana kembali menegaskan, tanda pengenal yang dibawa oleh para korban dipastikan palsu. Pasalnya, hingga saat ini Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS belum dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan baru masuk pemberkasan. Selain itu, stempel yang digunakan juga lebih kecil dari ukuran aslinya.
"Orang NIP-nya masih berproses, yang kedua adalah stempelnya tidak cocok dengan stempel asli," ucapnya.
Ia menjelaskan, pendaftaran CPNS Oktober 2018 lalu, Provinsi Bali mendapatkan 818 formasi dengan jumlah 12 ribu lebih pelamar. Sedangkan pelamar yang lulus administrasi sebanyak 10 ribu. Setelah proses seleksi administrasi, pada bulan November 2018, mereka menjalani seleksi kemampuan teknis dasar atau SKD. Lalu dilanjutkan Tes Kemampuan Bidang (TKD) pada bulan Desember 2018.
Dari 818 formasi, mereka yang lulus hingga akhir proses berjumlah 774 peserta. Kini, tahapan selanjutnya adalah masuk proses pemberkasan yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk selanjutnya mendapatkan nomor induk pegawai.
Ia melanjutkan, pada seleksi PNS tahun ini dijamin tanpa ada kecurangan. Karena sistem yang dibuat menggunakan tes komputer sehingga hasilnya langsung keluar saat peserta mengerjakan tes.
"Kita di BKN itu di dalam ada testing, di luar kita siapkan layar. Sehingga masyarakat bisa mengakses bagaimana mekanisme tes dan setransparan seperti apa tes itu dilaksanakan," jelasnya.
Untuk itu, ia sangat menyayangkan masih ada warga yang tertipu oleh calo CPNS. Menurutnya, tak ada yang bisa membantu dalam rekrutmen ini kecuali dirinya sendiri.
"Kami sudah memberitahukan itu dan mengajak masyarakat agar tidak percaya atas ajakan-ajakan yang bisa membantu untuk bisa diterima menjadi CPNS ini. Jauh-jauh hari kami sudah sampai ingatkan seperti itu," kata dia.