Tim Yustisi Tabanan Hentikan Pembangunan Restoran di Jatiluwih

Hendra mengatakan restoran ini sudah ada sejak 2010 dengan nama Warung Wayan. Seiring waktu, bangunan restoran masuk dalam 13 bangunan yang menjadi sorotan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

"Pemerintah kemudian memberikan solusi di mana diputuskan bangunan yang sudah ada diperbolehkan, masyarakat juga diizinkan tetap menjalankan usaha. Dengan syarat tidak ada lagi pembangunan dan pengembangan baru," ujar Hendra.

Pemilik bangunan sebenarnya sudah diperingatkan sejak awal untuk tidak melakukan pembangunan yang melanggar aturan.

"Sebenarnya tidak masalah jika bangunan tetap seperti performa awalnya yang sudah ada sejak tahun 2010. Tetapi pembangunan yang sekarang ini benar-benar sudah melanggar aturan," kata Hendra,

Dengan penutupan ini tentunya pemilik bangunan tidak diperbolehkan melanjutkan pembangunan.

Jika terus membandel konsekuensi hukum berupa sanksi pidana maupun perdata dapat diberlakukan," lanjutnya.

Perbekel Desa Jatiluwih, I Nengah Kartika, mengatakan pihaknya sudah memberikan imbauan kepada pemilik bangunan, tetapi tidak dihiraukan. Pihak desa terus melakukan sosialisasi mengenai aturan pembangunan di kawasan Jatiluwih setelah moratorium, termasuk pemilik restoran tersebut.

"Sudah kami imbau dua sampai tiga kali untuk jangan melakukan pembangunan. Tetapi tidak dihiraukan," kata Kartika.

Bendesa Adat Gunung Sari, I Ketut Widadi, mengatakan pihaknya juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan investor hingga modal asing dalam proyek bangunan berlantai dua tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan pemilik, pembangunan dilakukan menggunakan modal sendiri.

"Setiap ada investor yang mau masuk ke desa adat, wajib lapor dulu. Kami wajib tahu jenis maupun kerja samanya seperti apa dan bangunannya juga seperti apa," ujar Widadi.

Menurut Widadi, aturan adat sebenarnya masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun akomodasi pariwisata. Syaratnya, 80 persen material bangunan menggunakan kayu atau bahan alami.
Selain itu, tenaga kerja yang dipekerjakan juga harus berasal dari masyarakat lokal.

Widadi melanjutkan, pemilik bangunan tidak pernah datang berkoordinasi dengan desa adat. Sehingga, menurutnya, pembangunan restoran tersebut tidak mengantongi rekomendasi dari desa adat. Selain itu, bangunan juga sudah menyalahi aturan dari segi ketinggian.

"Untuk ketinggian itu maksimal yang diperbolehkan 12 meter. Ini bangunannya ketinggian sudah melebihi ketentuan," kata Widadi.

Sementara pemilik restoran, Wayan Subadra, mengatakan pembangunan menggunakan kontruksi baja karena alasan ketahanan dan keawetan bangunan. Ia memilih menghentikan pembangunan restorannya.

"Kalau pakai bambu atau kayu cepat rusak. Tetapi nanti bangunan ini akan ditutupi jerami. Jadi kesannya menyatu dengan alam," paparnya.