Proyek Jalan Tol Bikin Petani Tabanan Tak Berani Kelola Kebun

Salah satu warga  yang terdampak jalan tol, Nyoman Loster mengatakan ada tiga sertifikat tanahnya yang sudah penlok atau penertiban lokasi dan dipasang patok. Nantinya, lahan-lahan seperti itu akan dilalui jalan tol.

"Tetapi sampai sekarang belum dipastikan berapa luas lahan yang akan terdampak pada proyek ini. Ada tiga sertifikat yang kena, total luasannya kira-kira 75 are," ujarnya, Kamis (8/8/2024).

Loster yang merupakan warga Banjar Gulingan Desa Antosari Kecamaran Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ini menambahkan, lahannya kena penlok sejak tahun 2022. Sejak itu ia ragu untuk melakukan peremajaan tanaman perkebunannya. 

"Kebun saya itu ada durian, manggis, kelapa hingga coklat. Ada yang harus diremajakan tetapi takut dilaksanakan. Soalnya nanti ketika keluar modal dan sudah ditanam, eh proyeknya jalan," paparnya.

Ia mengaku modal untuk melakukan peremajaan itu tidak sedikit. "Misalkan untuk durian. Satu bibit saja itu Rp250 ribu, belum tenaga dan perawatannya," ujarnya.

Sementara itu warga Banjar Petiles Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat bernama Ketut Lencu mengaku sekitar 60 are lahan sawahnya terdampak proyek jalan tol. Meski sudah di-penlok ia mengaku tetap bisa menanam padi.

Hanya saja, ia tidak bisa menjadikan lahan sawahnya sebagai jaminan kredit karena sudah di penlok. "Padahal saya butuh dana untuk memperbaiki rumah. Saya tidak punya rumah yang layak," ujarnya.

Lencu berharap proyek tol Mengwi-Gilimanuk diberikan kepastian hingga ia tidak tergantung seperti itu. "Kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya jadi supir truk. Soalnya kalau jadi petani saja tidak cukup," paparnya.

Sementara itu, Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol seluruh Bali, I Nyoman Arnawa menegaskan, masyarakat ingin kepastian apakah proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi jadi atau tidak jadi dilaksanakan.

"Apabila kemungkinan terburuknya tidak jadi, ya diharapkan semua hak-hak mereka dikembalikan sehingga lahannya bisa dimanfaatkan kembali," ujarnya.

Arnawa menjelaskan, Tol Gilimanuk-Mengwi ini masuk program Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan penganggaran uang ganti rugi melalui APBD. Proyek pembangunan yang sebelumnya bernama Jagat Kerthi Bali Tol Gilimanuk-Mengwi itu tidak jelas hingga sekarang.

"Kami selalu hadir pertemuan yang difasilitasi pemerintah. Terakhir itu pertemuan di Kuta pada November 2023," papar Arnawa,

Mewakili suara masyarakat yang terdampak, Arnawa  meminta agar Presiden Jokowi bisa menindaklanjuti keluh kesah masyarakat ini. Sebab masyarakat dibuat bingun atas ketidakpastian ini. "Mau dijualbelikan atau dijadikan jaminan tidak bisa. Masyarakat ingin kepastian," tegasnya.