Pramuka di Bali Sekadar Formalitas Dokumentasi?

Rudianto menilai, masih banyak satuan pendidikan di daerah yang secara terang-terangan mengabaikan instruksi menteri tersebut, khususnya klausul krusial yang termuat dalam Pasal 22. Dalam telaah hukum Pasal 22, kewajiban mutlak kerap diabaikan.

Jika dibedah secara yuridis formal, Pasal 22 Permendikdasmen terbaru ini sejatinya tidak memberikan celah bagi sekolah untuk menomorduakan kepramukaan. Aturan tersebut secara mengikat berbunyi:

• Pasal 22 Ayat 1: Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.

• Pasal 22 Ayat 2: Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya menyediakan Ekstrakurikuler Kepramukaan.

Rudianto mengatakan, kata sekurang-kurangnya menyediakan pada ayat kedua memiliki konsekuensi hukum mandatori. Artinya, Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib yang harus ada dan hidup di setiap sekolah dasar dan menengah di Indonesia, tanpa pengecualian.

Fakta empiris di lapangan menurutnya malah menunjukkan anomali yang memprihatinkan. Rudianto membongkar realita pahit di mana banyak sekolah terkesan abai.

"Jika pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab atas pembiaran ini, pucuk pimpinan sekolah," jelasnya.

Rudianto juga menyoroti adanya disorientasi metodologi yang akut di lingkungan sekolah. Terjadi fenomena unik sekaligus keliru, yaitu tertukarnya pendekatan antara pendidikan formal dan non-formal.

Pramuka, yang hakikatnya merupakan lembaga pendidikan non-formal berbasis alam terbuka, sistem berkelompok, dan pembentukan karakter sukarela, justru sering dipaksa menggunakan gaya pendekatan kelas formal yang kaku, monoton, dan penuh tekanan tugas administratif.

Sebaliknya, metode pengajaran formal di kelas justru kadang kehilangan arah. Kondisi inilah yang dinilai membuat peserta didik merasa jenuh dan kehilangan ruh sejati dari filosofi kepanduan (scout method).

"Siapa yang sebenarnya harus menjalankan kebijakan ini secara murni di arus bawah jika pimpinannya saja masih setengah hati?" keluhnya.

Ia mendesak Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/provinsi untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan supervisi ketat, serta memberikan sanksi administratif bagi sekolah yang kedapatan menelantarkan Gugus Depan Pramuka mereka.