Karangasem, IDN Times - Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali tentang penggunaan aksara, bahasa, dan sastra Bali, sejumlah instansi pemerintah maupun non pemerintah terlihat melakukan peluncuran nama menggunakan aksara Bali diikuti aksara latin.
Termasuk di kantor Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali. Selain di kantor, majelis tertinggi umat Hindu itu juga melakukan peluncuran yang sama di Pura Besakih.
Sebelum meluncurkan papan nama memakai aksara Bali di Pura Besakih, terlebih dahulu dilakukan peluncuran di Kantor PHDI Bali, Jalan Ratna, Denpasar, pada Jumat (5/10) sore. Ketua PHDI Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana MSi mengapresiasi peraturan gubernur tersebut. Ini dinilai sebagai komitmen memuliakan aksara, bahasa, dan sastra Bali yang merupakan kekayaan daerah.
"Aksara, bahasa, dan sastra Bali adalah kearifan lokal serta sumber adat istiadat yang dimiliki masyarakat Bali. Ini merupakan permulaan dari program yang selama ini didengung-dengungkan tentang pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali,” ujarnya.
Setelah peluncuran di kantor PHDI Bali, kegiatan serupa langsung dilanjutkan di Pura Besakih. PHDI sebagai majelis tertinggi umat Hindu merasa bertanggung jawab terhadap peluncuran penamaan menggunakan aksara Bali di Pura Besakih sebagai pusat peradaban Bali.
Bersama-sama dengan PHDI Kabupaten/Kota, sulinggih, pemangku serta masyarakat setempat, peluncuran penamaan papan nama di Pura Besakih diisi dengan silahturahmi dan sembahyang bersama.
"Besakih adalah mother temple of Bali. Selanjutnya akan diteruskan di pura-pura lainnya yang ada di Bali. Mulai dari Besakih, semoga aksara Bali yang mengandung muatan religi akan semakin metaksu," harapnya.
Aksara dan sastra Bali, menurut Sudiana, selama ini selalu digunakan dalam setiap upacara keagamaan di Bali. Hal ini karena aksara Bali tidak saja memiliki kekuatan material, namun juga kekuatan magis.
"Dalam setiap upacara Panca Yadnya, aksara dan sastra Bali tidak pernah lepas. Begitu juga komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa Bali. Karena itu, inisiatif pemerintah provinsi Bali ini harapannya bisa menjadi jawaban atas kegalauan dari berbagai kalangan mengenai aksara, bahasa, dan sastra Bali yang dikhawatirkan memudar," katanya.
Sudiana berharap, peraturan gubernur yang baru ini bisa menambah gairah masyarakat Bali untuk mempertahankan aksara, bahasa, dan sastra Bali sebagai bahasa ibu dan kekayaan daerah.
Menurutnya, jika generasi sekarang dan masa mendatang sampai kehilangan aksara, bahasa, dan sastra Bali, maka adat istiadat perlahan akan turut hilang. Bahkan generasi mendatang bisa kehilangan identitas.
"Jika kita kehilangan identitas dan akhirnya dipengaruhi oleh identitas yang baru, maka secara otomatis akan kehilangan sejarah dan aktualisasi diri. Karena itu kami juga berharap, peraturan ini tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah Provinsi Bali juga kami harapkan mengangkat lebih banyak lagi penyuluh Bahasa Bali, Guru Bahasa Bali, dan mendirikan tempat-tempat untuk kursus Bahasa Bali,” harapnya.