Jembrana, IDN Times – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) segera menerapkan pembatasan waktu operasional layanan angkutan penyeberangan lintas Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi - Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Pembatasan itu akan diterapkan pukul 20.00 Wita, Kamis (14/7/2021).
Berikut penjelasan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, terkait kebijakan pembatasan tersebut.
Menurut keterangan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, kebijakan ini berlaku bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) antar Pulau Jawa dan Bali. Apabila biasanya layanan selama 24 jam, namun mulai besok, Rabu (14/7/2021), hanya beroperasi selama 14 jam saja.
“Layanan penyeberangan untuk empat jenis pengguna jasa akan beroperasi mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita,” jelasnya dalam rilis yang diterima IDN Times, Selasa (13/7/2021).
Berikut empat jenis pengguna jasa yang dimaksud:
Sementara itu untuk kendaraan logistik tetap terlayani selama 24 jam. Samsi mengungkapkan bahwa mereka yang dilayani dalam penyeberangan ini adalah yang memenuhi persyaratan.
Kelengkapan persyaratan tersebut di antaranya surat keterangan Rapid Test Antigen atau Polymerase Chain Reaction (PCR) negatif COVID-19, dilengkapi barcode atau QRcode. Selanjutnya sertifikat atau kartu vaksinasi COVID-19, sekurangnya satu kali.
“Tanpa kedua persyaratan di atas, calon pengguna jasa tidak dapat melakukan proses pembelian tiket penyeberangan,” tegasnya.
Dengan adanya kebijakan pelayanan penyeberangan selama PPKM Darurat ini, Samsi Gunarta meminta agar masyarakat atau PPDN menyesuaikan jadwal perjalanannya dengan kebijakan lalu lintas penyeberangan di pelabuhan ini.
“Seluruh perusahaan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan Ketapang – Gilimanuk dan perusahaan angkutan darat agar memastikan kelengkapan dokumen perjalanan penumpang. Dan menyediakan petugas khusus untuk melakukan verifikasi dokumen perjalanan sebelum penumpang menggunakan sarana angkutan,” jelasnya.