Isu Anggota Pansus TRAP Bali Keluar, Ketua DPRD: Belum Ada Usulan

Mahayadnya menilai perbedaan penafsiran terhadap tata tertib (Tatib) DPRD antara fraksi-fraksi merupakan bagian dari proses demokrasi sehat.

“Berbeda penafsiran terhadap tatib yang kita miliki itu wajar-wajar saja, dan justru menunjukkan bahwa semua anggota dewan mulai sangat peduli,” kata dia.

Secara kelembagaan, Pimpinan DPRD Bali menghormati sikap politik masing-masing dari fraksi. Menurutnya, dinamika semacam ini bukan hal baru dan biasa muncul dalam rapat-rapat internal. Hanya saja kali ini lebih menonjol ke publik.

"Kali ini memang mencuat ke depan, tapi yang ikut di rapat-rapat intern biasanya kita juga ada situasi yang sama,” imbuhnya.

Sebagai upaya penyelesaian, Mahayadnya mengatakan unsur pimpinan DPRD yang terdiri dari Mahayadnya bersama tiga pimpinan lain, telah berkomunikasi dengan para ketua fraksi. Rencananya akan menggelar rapat bersama antara pimpinan fraksi dan pimpinan Pansus TRAP.

Ia memastikan seluruh persoalan yang muncul akan diselesaikan lewat mekanisme musyawarah dan mufakat. Mahayadnya mengatakan hal ini tidak akan memengaruhi kinerja lembaga DPRD Bali secara keseluruhan.

“Apakah kemudian hal-hal seperti ini memengaruhi kinerja kami? Tidak. Tugas pokok dan fungsi DPRD Bali tetap dilaksanakan dan itu yang utama,” tegasnya.

Terkait progres kerja Pansus TRAP, Mahayadnya menjelaskan bahwa dari sejumlah rekomendasi yang menjadi bahasan, baru dua rekomendasi sudah disampaikan. Sementara tujuh rekomendasi lainnya masih dalam proses pembahasan.

Ia juga mengungkapkan bahwa keberadaan Pansus TRAP mendapat perhatian besar dari masyarakat. Kata dia, ini terlihat dari laporan yang hampir setiap hari diterima DPRD Bali terkait persoalan tata ruang, aset, dan perizinan.

“Karena setiap hari, hampir setiap hari, laporan masyarakat terus datang karena mendengarkan bahwa Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan ini, memberikan ruang untuk mereka bisa memperhatikan lingkungannya sendiri,” katanya.