Hotel Bintang Lima di Bali Konsumsi 183 kWh per Kamar per Hari
Badung, IDN Times - Wilayah Bali mendapat perhatian khusus terkait konsumsi energi yang diungkap lebih besar daripada konsumsi energi di ibu kota. Hal tersebut diungkap dalam kegiatan Innovation Day 2025 di Nusa Dua. Menurut President Director Schneider Electric Indonesia & Timor Leste, Martin Setiawan, bangunan termasuk hotel menyumbang konsumsi energi mencapai 40 persen di antaranya residential 22 persen, dan non residensial mencapai 15 persen. Sisanya terbesar adalah industri dan transportasi.
Transformasi menuju bangunan dan hunian berkelanjutan hanya dapat tercapai jika pemerintah, industri, dan masyarakat bergerak bersama. Bagaimana kemudian solusi digital dan kerja sama lintas sektor dapat mempercepat terciptanya bangunan dan hunian yang efisien, aman, dan rendah karbon.
"Implementasi regulasi ini, yang kian relevan bagi pertumbuhan pariwisata dan hunian di Bali, membuka peluang replikasi lebih luas guna mempercepat terciptanya ekosistem bangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional," terangnya Rabu lalu, 3 September 2025.
Jadi penasaran kayak gimana ya? Berikut ini data selengkapnya.
1. Konsumsi energi di Bali lebih besar dibandingkan Jakarta
President Director Schneider Electric Indonesia & Timor Leste, Martin Setiawan, mengatakan sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali mencatat pertumbuhan properti yang pesat. Pada 2024, sektor real estate menyumbang 3,84 persen atau Rp11,45 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Sementara itu, sektor hospitality dengan 593 hotel berbintang dan 8.152 restoran menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Penambahan 3.253 kamar baru dari 23 proyek hotel hingga 2027 serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, semakin mempertegas posisi daerah ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus peluang pembangunan berkelanjutan.
Namun, peningkatan tersebut membawa tantangan serius, khususnya konsumsi energi yang tinggi. Hotel bintang lima di Bali mencatat rata-rata konsumsi 183 kWh per kamar per hari, lebih besar dibandingkan Jakarta (131 kWh per kamar per hari) dan Yogyakarta (85 kWh per kamar per hari).
"Komitmen kami adalah menghadirkan teknologi yang memberi dampak positif, memberdayakan masyarakat untuk memaksimalkan energi dan sumber daya. Sekaligus menjembatani kemajuan dan keberlanjutan," terangnya.
2. Indonesia punya aturan ekosistem bangunan berkelanjutan
Kepala Balai Teknik Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Fajar Santoso Hutahaean, menegaskan perlunya pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung target Bali Net Zero Emission 2045. Kondisi ini sekaligus mendorong Bali untuk tampil sebagai penggerak dalam adopsi bangunan dan hunian berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dalam Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahu. 2023 guna mendorong pembangunan rendah karbon.
"Kontribusi sektor bangunan gedung dan konstruksi memiliki peran besar 30 persen konsumsi energi dari total energi. Sepertiga dari emisi GRK, atau setara 450 juta ton CO2," terangnya.
3. Solusi Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas
Melihat peran vital sektor bangunan dalam konsumsi energi dan emisi karbon, Fajar Santoso juga menyampaikan, bahwa sektor bangunan dan hunian memegang peran besar dalam konsumsi energi sekaligus potensi pengurangan emisi.
Penerapan Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas menjadi fondasi untuk memastikan pembangunan yang efisien, aman, dan berkelanjutan, termasuk di daerah pariwisata seperti Bali.
"Kami mengapresiasi inisiatif Schneider Electric menghadirkan forum kolaboratif ini, dan mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi menuju ekosistem bangunan dan hunian berkelanjutan di Indonesia," terangnya.
Sementara itu Ketua Umum Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI), Achmad Sutowo Sutopo, mengatakan transformasi menuju bangunan cerdas dan hijau tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan teknologi. Teknologi hanya akan efektif bila ditopang oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan visioner.
"HAEI terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga ahli elektro melalui pelatihan, sertifikasi, dan forum keilmuan agar mereka mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dari transformasi energi," terangnya.
Harapannya dengan SDM unggul yang didukung kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat mempercepat implementasi sistem kelistrikan cerdas di sektor bangunan dan menjadikannya sebagai fondasi penting menuju target Net Zero Emission 2060.
