Tabanan, IDN Times - Permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat belakangan ini adalah kasus keracunan makanan. Untuk mengantisipasi hal serupa terulang, jajaran Komisi IV DPRD Tabanan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua sekolah dasar di wilayah kota, Jumat (27/2/2026).
Hasil sidak tersebut ditemukan adanya perbedaan dalam penyediaan menu dan pola distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, mengatakan pihaknya menganggap penting melakukan pengawasan ketat pelaksanaan MBG. Mengingat terjadi sejumlah kasus di luar Bali terkait program MBG, seperti keracunan makanan hingga ditemukannya makanan basi atau tidak layak konsumsi.
“Kami tidak ingin kasus serupa terjadi di Tabanan sehingga pengawasan harus benar-benar ketat,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Dari hasil sidak di dua sekolah tersebut, Komisi IV menemukan adanya perbedaan mencolok dalam penyediaan menu dan persiapan pendistribusian makanan. Perbedaan yang dimaksud menyangkut variasi menu yang dinilai berbeda cukup jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Padahal, SPPG diharapkan mampu memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dalam program MBG.
"Ini baru pertama kali kami turun dan sudah menemukan perbedaan menu. Jangan sampai lalai berbicara tentang gizi anak, karena ini program pusat yang harus dilaksanakan dengan disiplin,” ujar Wastana.
Menindaklanjuti hasil sidak ini, Komisi IV DPRD Tabanan akan mengundang seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Tabanan untuk mengikuti rapat kerja. Agenda tersebut bertujuan membangun komitmen bersama serta memastikan standar layanan berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, dewan juga meminta agar koordinasi antara sekolah dan SPPG diperkuat, khususnya terkait kondisi anak yang memiliki alergi atau tidak dapat mengonsumsi menu tertentu. “Kami sudah sampaikan kepada koordinator keamanan pangan di masing-masing sekolah, jika ada anak yang alergi atau tidak mau makan, agar langsung berkoordinasi dengan SPPG sehingga bisa ada penyesuaian menu. Kedua, penting juga dibuat layanan pos pelaporan untuk menampung segala bentuk pengaduan terkait pelayanan program MBG,” kata Wastana.