Cara Membuat Akta Perkawinan Campuran Bagi WNI dengan WNA di Bali

Dalam buku panduan Standar Pelayanan Publik (SPP), tahun 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Drs Dewa Gde Juli Artabrata, berikut syarat dokumen Penerbitan Akta Perkawinan Campuran bagi WNI dengan WNA :

• Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
• Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Asli)
• Pas foto mempelai berdampingan 4x6 berwarna sebanyak 1 lembar
• Foto copy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) untuk mempelai (WNI) dan paspor untuk mempelai (WNA) dan KTPel 2 orang saksi
• Surat izin menikah dari kedutaan/perwakilan negaranya (CNI asli) yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah
• Foto copy akta kematian bila status cerai mati dan akta perceraian bagi status cerai hidup

Masyarakat yang hendak membuat Akta Perkawinan, khusus untuk WNI yang menikah dengan WNA, dapat mengikuti prosedur di bawah ini: 

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Apabila mengurus secara manual, setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. Apabila mengurus secara online, pemohon mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui laman https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Layanan dibuka mulai pukul 08.00 Wita
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri (kecuali Kartu Tanda Penduduk
   Elektronik (KTPel))/dicetak oleh Petugas Disdukcapil
6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)

Adapun dasar hukum dari penerbitan Akta Perkawinan Campuran bagi WNI dengan WNA ini di antaranya:  

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
• Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.

Masyarakat dapat datang untuk mengurus akta ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Jalan Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar.