Sidang Mantan Rektor Unud, JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

1. JPU meminta Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara

JPU menilai, keberatan terdakwa dan kuasa hukumnya dalam eksepsi, sudah masuk pokok perkara. Begitu juga terkait pernyataan terdakwa yang mengaku tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan JPU, terkait Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) penerimaan mahasiswa jalur mandiri tahun 2018 sampai 2022.

"Salah satunya adalah terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dengan alasan dalam dakwaan tidak menguraikan dalam kapasitas terdakwa," ungkapnya

JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Surat Dakwaan Nomor: PDS-04/N.1.18/FT.1/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 adalah sah, dan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Serta memenuhi syarat formil dan materiil seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Lalu, JPU meminta Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terdakwa Antara. Serta menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa.