TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Bali

PNS Wajib Belanjakan 10 Persen Gaji di Pasar Gotong Royong Krama Bali

Program untuk bantu petani dan pelaku UMKM

Peluncuran Program Pasar Gorong Royong Krama Bali (PGRKB) (Dok.IDN Times/Humas Pemprov Bali)
Verified
Ayu Afria Ulita Ermalia

Denpasar, IDN Times – Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan Program Pasar Gotong Royong Krama Bali (PGRKB) sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1536 Tahun 2020. Program ini guna mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi para petani, nelayan, perajin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal tersebut dalam acara jumpa pers di Balai Gajah Gedung Jayasabha Denpasar, Rabu (22/7/2020).

Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan berbelanja sekurang-kurangnya 10 persen dari gaji yang mereka terima setiap bulannya. Koster menyebutkan program ini terlaksana juga atas arahan Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo.

SE tersebut akan berlaku efektif mulai Jumat (7/8/2020) mendatang. “Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian pegawai dan karyawan, serta kesadaran masyarakat dalam bergotong-royong membantu petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM,” ungkap Koster.

Baca Juga: Bantuan untuk UMKM di Bali Dianggarkan Rp78,12 Miliar

Baca Juga: Bisnis Anjlok Selama Pandemik, Pemprov Bali Bantu Bangkitkan UMKM

1. Jokowi minta seluruh gubernur utamakan penggunaan produk lokal

Ilustrasi Petani (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)

Presiden Jokowi dalam acara Rakor Gubernur se-Indonesia pada Rabu (15/7/2020) di Istana Kepresidenan Bogor meminta agar seluruh gubernur mengutamakan penggunaan produk lokal untuk menggairahkan para petani, nelayan, perajin, dan pelaku UMKM.

Koster menyampaikan bahwa saat itu Presiden Jokowi memberikan arahan agar pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan pihak swasta harus hadir dan peduli secara bersama-sama dalam melindungi para petani, nelayan, perajin, dan pelaku UMKM.

Melalui program ini juga diharapkan mengurangi terjadinya kerumunan berbelanja di pasar rakyat atau toko swalayan yang berisiko memicu terjadinya penularan COVID-19. "Pembeli akan mendapat harga yang lebih wajar karena langsung dari tangan pertama. Sementara penjual memperoleh akses untuk memasarkan produk mereka," ujarnya.

2. Akan ada sanksi bagi yang melanggar

Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. (IDN Times/Wayan Antara)

Dalam SE Gubernur Bali tersebut diatur mekanisme penyelenggaraan PGRKB. “Penyelenggaraan dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama antar pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, atau pihak swasta dengan mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dan jumlah pegawai atau karyawan. Secara serentak,” jelas Koster.

Waktu operasional program ini dilaksanakan pada hari kerja setiap hari Jumat, mulai pukul 07.00 Wita sampai selesai. Khusus pada hari Jumat setiap awal bulan, selain menawarkan produk pangan, diperbolehkan menjual produk sandang Krama Bali. Sedangkan tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan, akan difasilitasi oleh penyelenggara tanpa dipungut biaya.

Petugas penyelenggara diwajibkan menggunakan masker dan melarang penjual dan pembeli memasuki area apabila tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Akan ada sanksi bagi penjual atau pembeli yang tidak mentaati kewajiban tersebut, termasuk sanksi tidak boleh berjualan di arena PGRKB.

Bagi pegawai Pemprov Bali yang tidak mentaati SE ini disanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan swasta juga dapat memberikan sanksi yang sepenuhnya diserahkan sesuai kebijakan masing-masing.

Topik:
denpasar
bali
pns
Gubernur Bali
COVID-19
pandemik
Berita Terkini Lainnya

Potret Pantai Saba, Dipenuhi Gelondongan Sampah Kayu

PRIME-U Berganti Status, Semua Harus Periksa Data

STMIK Primakara Denpasar Resmi Punya 2 Fakultas

Membahayakan Penerbangan Bisa Terancam 15 Tahun Penjara

Lama Kosong, Posisi 4 Kepala Dinas Di Tabanan Terisi

Korps Marinir TNI AL Unjuk Kemampuan di Nusa Dua

Wisman ke Bali Akan Dipungut Biaya Perlindungan Kebudayaan

Ribut Kader Golkar Klungkung Berawal dari Soal Ruangan Ketua

CANSO Asia Pasifik 2023 Bahas Keselematan dalam Navigasi Penerbangan

Imigrasi Bantah Pernyataan WN Australia Mengaku Dipalak saat ke Bali