Komite Akreditasi Nasional Operasikan IFCC, Pertama di Indonesia 

2. Ada beberapa keuntungan yang bisa dipertimbangkan dengan dioperasikannya IFCC

Dalam video peluncuran skema akreditasi IFCC, KAN menyebutkan bahwa sebagai perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari telah dibangun melalui skema mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dengan dioperasikannya IFCC sebagai skema akreditasi kehutanan voluntary, ada beberapa keuntungan yang bisa dipertimbangkan di antaranya:

• IFCC dapat mendorong dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia
• IFCC memperkuat dan mengisi peran SVLK dalam mendorong permintaan pasar global terhadap produk hasil hutan dan turunannya
• Meningkatkan peluang industri kecil dan menengah untuk turut mengakses pasar global melalui sertifikasi IFCC/PEFC

Dengan diterimanya IFCC sebagai skema akreditasi kehutanan voluntary oleh KAN, akan membuka kesempatan berusaha lebih luas bagi lembaga-lembaga sertifikasi lokal di Indonesia melalui pengajuan akreditasi skema sertifikasi IFCC/PEFC kepada KAN. 

3. Proses IFCC sebagai skema akreditasi sempat terhenti

Sementara itu, Ketua Bidang Sertifikasi, Akreditasi dan Pelatihan-Badan Pengurus IFCC, Nurcahyo Adi, mengungkapkan persyaratan akreditasi skema IFCC untuk lembaga-lembaga sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi IFCC adalah harus terakreditasi IFCC oleh badan akreditasi yang menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF). KAN sudah menjadi anggota IAF.

Proses menuju diterimanya IFCC sebagai skema akreditasi kehutanan voluntary oleh KAN sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu. Pada prosesnya sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 2018.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi IFCC karena KAN telah secara resmi meluncurkan IFCC sebagai skema akreditasi kehutanan voluntary di Indonesia. Lembaga-lembaga sertifikasi di Indonesia dapat segera mengajukan akreditasi IFCC/PEFC baik SFM (Sustainable Forest Management) maupun CoC (Chain of Custody) kepada KAN,” jelas Nurcahyo Adi.