Warga Klungkung yang Tidak Terima BLT Dana Desa Tetap Dapat Uang

Pemkab Klungkung dalam beberapa hari ini telah melakukan pendataan terhadap warga terdampak COVID-19 di wilayahnya. Dari total 55.628 Kepala Keluarga (KK) di Klungkung, sekitar 10.430 KK diproyeksikan menerima bantuan BLT Kabupaten Klungkung. Mereka adalah warga yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, maupun Provinsi berupa dana Desa Adat.

"Data ini sifatnya sementara, masih mungkin berkurang karena kami terus lakukan sanding data di bagian ekonomi. Agar nanti tidak ada warga yang menerima bantuan ganda," ungkap Suwirta, Selasa (12/5).

Suwirta menegaskan, bantuan BLT Kabupaten ini mirip dengan BLT Dana Desa (BLT-DD). Misalnya mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak pernah terdata, dan rentan penyakit menahun, serta tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari pusat seperti PKH (Program keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan Penerima Kartu Prakerja. Termasuk juga tidak menerima bantuan BLT-DD maupun bantuan dari Desa Adat.

"Jumlahnya uang yang diterima juga kami atur sama, yakni Rp600 ribu untuk tiga bulan. Hanya saja nanti agar warga tidak bolak-balik, penyaluran kami simple. Tiga bulan kami berikan sekaligus Rp1,8 juta," jelas Suwirta.

Suwirta berharap ada kejujuran dari warga yang diusulkan mendapatkan bantuan ini. Jika ada warga yang kena PHK tetapi kaya dan masih punya tabungan, agar tidak menerima bantuan. Seperti halnya mereka yang bekerja berpuluh-puluh tahun di hotel dan mampu bertahan sampai enam bulan dan satu tahun. Begitu pula mereka yang beberapa kali berangkat kapal pesiar, diyakini masih memiliki tabungan.

“Jadi inilah pentingnya kejujuran sehingga bantuan bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan,” tandas Suwirta.