UU Baru Ketenagakerjaan, Ini 8 Hal yang Perlu Dicek Pekerja Bali

10 Nov 2026, 14:51 WIBKota Denpasar4 min read

Irma Yudistirani

News

Channel

Add Us on Google

foto hanya ilustrasi buruh (IDN Times/Ayu Afria)

Undang-Undang (UU)Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

UU ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 serta mencabut sebagian ketentuan UU Cipta Kerja. Bagi Bali, yang pasar kerjanya banyak ditopang pariwisata, perubahan ini menyentuh urusan sehari-hari.

Ada status kontrak, ijazah yang ditahan, hak cuti, sampai besaran pesangon. Berikut delapan hal yang bisa kamu cek, dengan catatan bahwa ringkasan ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum. Jadi, jika ada kasus pribadi, sebaiknya konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau lembaga bantuan hukum.

Cek masa kontrak (PKWT)

Aksi yang menyuarakan UMP Bali dan KHL (IDN Times/Yuko Utami)

Pasal 82 ayat 2 menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama dua tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Pemberitahuan tertulis untuk perpanjangan wajib disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.

Isu ini relevan di Bali. Pada April 2026, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi, menyatakan pekerja hotel dan restoran banyak berstatus kontrak, magang, atau harian, dan menilai PKWT tidak semestinya berlaku untuk pekerjaan itu.

Ini pandangan serikat pekerja, bukan temuan hukum. Cek apakah kontrakmu sesuai batas di atas, dan apakah pekerjaanmu memang bersifat sementara.

Perusahaan dilarang menahan ijazah

ilustrasi buruh (IDN Times/Irma Yudistirani)

Pasal 78 ayat 1 huruf a dan b melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan. Pengecualian berlaku untuk dokumen dari pelatihan yang dibiayai pemberi kerja dengan perjanjian tertulis.

Jika perusahaan menahan ijazahmu tanpa dasar seperti itu, kamu bisa mengadu ke pengawas ketenagakerjaan setempat.

Hitung hak cuti

ilustrasi buruh (IDN Times/Ayu Afria)

Cuti tahunan: minimal 12 hari kerja setelah bekerja terus-menerus 12 bulan (Pasal 118 ayat 5). Cuti bersama dari pemerintah pusat tidak mengurangi cuti tahunan (Pasal 118 ayat 6)
Cuti haid: pekerja perempuan yang sakit saat haid dan memberi tahu pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama dua hari (Pasal 120 ayat 1)
Cuti melahirkan: minimal tiga bulan, dapat diperpanjang hingga tiga bulan dengan surat dokter (Pasal 121). Mereka mendapat upah penuh pada tiga bulan pertama, dan 75 persen pada bulan kelima dan keenam (Pasal 123 ayat 2 dan 3)
Cuti pendampingan istri: suami pekerja mendapat cuti dua hari, dan dapat ditambah hingga tiga hari (Pasal 124 ayat 1)
Ibadah: Pemberi kerja wajib memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya (Pasal 119).

Pahami pesangon dan dana cadangan

ilustrasi buruh (IDN Times/Ayu Afria)

Pesangon berkisar 1 sampai 9 bulan upah, mulai satu bulan untuk masa kerja di bawah satu tahun, hingga sembilan bulan untuk masa kerja delapan tahun atau lebih (Pasal 232 ayat 2). Ada pula uang penghargaan masa kerja sebesar 2 sampai 10 bulan upah mulai masa kerja tiga tahun (Pasal 232 ayat 3).

Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon (Pasal 253 ayat 1), kecuali usaha mikro dan kecil. Pelanggaran dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha. Untuk PHK, kedua pihak harus berunding sampai 30 hari kerja, dan PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebut batal demi hukum.

Perhatikan upah setara dan struktur upah

ilustrasi buruh (IDN Times/Ayu Afria)

Pekerja berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan bernilai sama (Pasal 111 ayat 2). Pengusaha juga wajib menyusun struktur dan skala upah (Pasal 146 ayat 1) yang mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Tanyakan apakah perusahaanmu punya struktur dan skala upah tertulis.

Bandingkan dengan Upah Minimum (UMP) Bali

ilustrasi buruh (IDN Times/Ayu Afria)

Sebagai pembanding, UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459. Sedangkan UMK 2026 antara lain Badung Rp3.791.002,57, Denpasar Rp3.499.878,78, Gianyar Rp3.316.798,48, dan Tabanan Rp3.287.678,87. Sementara lima kabupaten lain (Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Bangli) mengikuti UMP provinsi. Angka ini berlaku untuk 2026, belum untuk 2027.

Aliansi Semeton Pekerja Bali meminta DPRD Bali merekomendasikan UMP berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan usulan UMP Rp4,5 juta dan UMSP Rp5,2 juta.

Menjelang Peraturan Gubernur (Pergub) Pengupahan pada 21 November 2026, Gubernur Bali, Wayan Koster, akan berdiskusi dengan perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pemberi upah. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh para pekerja di Bali. Yuk, sama-sama memantau perkembangannya.

Pekerja onformal dan pekerja platform

ilustrasi ojol (IDN Times/Yuko Utami)

Pekerja sektor informal berhak atas jaminan sosial, minimal mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian (Pasal 60 ayat 1), dan pekerja rentan dapat memperoleh bantuan iuran dari pemerintah.

Untuk pekerja berbasis platform digital seperti ojek online (ojol), hubungan kerja dapat berbentuk kemitraan dengan hak atas penghasilan layak, K3, dan jaminan sosial (Pasal 102). Namun, aturan kemitraan ini akan diatur dalam undang-undang terpisah. Jadi, kamu tetap harus mengawal dan memantau perkembangannya.

Aturan baru belum otomatis terasa di tempat kerja. Banyak ketentuan bergantung pada aturan turunan dan pengawasan. Sementara itu, kamu mulai sekarang bisa memeriksa kontrak, status kerja, dan hak yang tercatat sebagai langkah awalnya. IDN Times Bali akan memperbarui laporan ini setelah ada penjelasan dari Disnaker Bali dan pelaku usaha.