![[Foto] Suasana Klub Malam Ketika KPU Bali Sosialisasi Pemilu](https://image.idntimes.com/post/20190321/img-20190321-wa0008-0a4e9b9fbd96935fb49747e38c556ebf.jpg)
Badung , IDN Times - Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali bersama KPU Badung melakukan sosialisasi tak hanya ke rumah penduduk, banjar, dan lainnya saja. Mereka juga sosialisasi ke klub malam Boshe, Jalan Bypass Ngurah Rai, Badung, Kamis (21/3) siang.
Dari sosialisasi itu ternyata banyak ditemukan fakta, bahwa hampir 50 persen para pekerja di klub malam tersebut berasal dari luar Bali dan belum mengetahui bagaimana cara melakukan pindah memilih.
I Gusti Suwipra, General Manajer Boshe, mengakui para pekerjanya sering menanyakan bagaimana cara pindah memilih. Karena hampir 50 persen pekerja di klub malam tersebut berasal dari luar Bali. Jumlah karyawannya saja mencapai 562 orang.
"Banyak yang jadi pertanyaan, anak-anak kalau KTP luar (Bali) bagaimana cara memilih. Tentu pertimbangannya adalah biaya kalau harus pulang kampung. Jadi saya bilang bisa pindah memilih. Kebetulan dua hari yang lalu pihak KPU mau sosialisasi, jadi kita iyakan," katanya, Kamis (21/3).
Ia mengaku bersyukur atas kunjungan KPU ke tempat kerjanya karena mereka jadi tahu cara mengurus pindah memilih. Para pekerja sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Pihaknya juga akan mengizinkan para pekerja yang ingin cuti untuk memanfaatkan hak pilihnya.
"Makanya kalau ada berniat ambil cuti untuk memilih hak suara di daerahnya, kami akan beri. Kendala karyawan luar Bali jika ingin memilih hak suaranya yakni di biaya," imbuhnya.
Sementara itu Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan, mengaku pihaknya terlambat melakukan sosialisasi ke klub-klub malam karena banyaknya jadwal sosialisasi kepada komunitas-komunitas lain di Bali. Kendati demikian, ia masih bisa sosialisasi kepada pekerja klub malam yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kita punya jadwal yang padat dan banyak komunitas harus kita sasar, dan kebetulan tanggal yang diberikan setelah tanggal 17. Jadi ini di luar rencana kami. Walaupun begitu (Terlambat sosialisasi) kita tidak patah semangat. Tapi kita masih bisa menyasar teman-teman yang memang sudah terdaftar sebagai pemilih dan yang belum pernah tahu surat suaranya bagaimana dan model pencoblosan," katanya.
Sebagaimana diketahui, aturan pengurusan surat pindah memilih hanya bisa dilakukan hingga 30 hari sebelum pencoblosan. Artinya, pihak yang tak mengurusnya pada 17 Maret lalu tak lagi bisa melakukan pindah memilih. Jika memang ingin mencoblos, mereka harus pulang ke daerahnya masing-masing.
"Ini baru tahun ini ada kebijakan pindah memilih yang terdata. Kalau dahulu sebelumnya pada hari H bisa pindah memilih. Ini untuk orang-orang yang memang kebutuhan saat itu pindah memilih seperti alasan pekerjaan," ucapnya.
Data dari KPU Badung, jumlah DPTb (Pemilih Tambahan) yang masuk berjumlah 3698 pemilih. Sementara para pemilih yang keluar dari Badung mencapai 1032 pemilih.