11 Money Changer Bodong di Kuta Ditutup, Membandel Copot Segel

Sidak dilakukan oleh 2 tim yang menyasar keberadaan money changer di wilayah Kecamatan Kuta. Money changer tersebut berada di sepanjang Jalan Dewi Sartika, Jalan Jenggala, Jalan Kartika Plaza, dan lainnya. Dari sidak ini petugas gabungan menertibkan 11 money changer tak berizin.

Menanggapi terkait perizinan ini, Manager Fungsi Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Ni Putu Sulastri, mengungkapkan bahwa Bank Indonesia telah memberikan kemudahan pengurusan izin money changer. Ia menegaskan pengurusan izin ini harus diajukan sebagai Perusahaan Terbatas (PT). Selain itu, perlu modal sebanyak Rp250 juta yang disetor ke PT tersebut sebagai modal operasional. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam PT tersebut minimal harus pendidikan D3.

“Nggak sulit sih. Di BI itu nggak sulit. Pengurusan izin tidak ada bayar. Sama sekali gratis. Prosesnya mudah,” jelasnya.

Pihak BI juga disebut telah berkoordinasi dengan instansi terkait,l soal money changer bodong yang ketahuan beroperasi.

Sementara itu, Bendesa Adat Kuta, I Wayan Wasista, mengatakan bahwa pihaknya berharap ada keterlibatan dari Polda Bali dalam menindak money changer tidak berizin tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut berdampak serius terhadap citra pariwisata Bali. Ia mewakili Desa Adat memohon agar Kepolisian Polda Bali bersedia turun ke Kuta langsung memantau kejahatan jalanan, termasuk maraknya jambret serta menjamurnya money changer tak berizin.

“Saya sekarang tidak mau main-main lagi. Mereka merusak pariwisata tempat saya lahir. Kemudian tempat saya cari makan. Kalau ini didiamkan, pariwisata tidak akan kembali lagi ke Kuta," jelasnya.

Ia mengaku tidak akan berhenti untuk melakukan sidak ini dan akan memanggil pemilik tempat yang menyewakan kepada oknum-oknum tersebut.

Wayan Wasista mengakui memang keberadaan money changer tak berizin di Kuta ini telah menjamur. Desa Adat sendiri menghadapi kesulitan untuk menindaknya.

Dari sidak ini ditemukan bahwa beberapa money changer tak berizin kembali beroperasi dan mencopot stiker segel yang dipasang petugas. Aksi pencopotan ini dilakukan sampai tiga kali. Apakah mereka bisa diproses hukum?

Menanggapi temuan di lapangan tersebut, Sekretaris Forum LBH Kuta Bersatu, Benidiktus Michael Sebastianus Berahi, mengatakan bahwa para pelanggar ini akan dikenai pasal 232 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait hal ini.

"Nanti akan kami coba proses dengan laporan pasal 232 KUHP. Jadi mengenai pelepasan segel yang dipasang resmi oleh pejabat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung, I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu. Namun lebih penting mengupayakan aksi pencegahan terlebih dulu.

"Jadi kami masih upaya pencegahan dulu," ungkapnya.