Disnaker ESDM Bali Dorong KUR BPD Jadi Pemodal PMI

28 Sep 2026, 20:57 WIB

Kota Denpasar

3 min read

Intinya Sih

5W1H

Disnaker ESDM Bali menjajaki pembiayaan KUR berbunga rendah melalui BPD Bali dan LPD untuk calon PMI, dengan prioritas warga miskin serta prasejahtera.
Kendala utama program pembiayaan adalah jaminan saat terjadi gagal bayar. Pemerintah mendorong BPD menjadi pemodal agar bunga rendah dan perputaran uang tetap di Bali.
Komisi IV DPRD Bali menekankan pembinaan karakter dan mental keluarga miskin sebelum pelatihan kerja, serta meminta perusahaan ikut mendidik tenaga kerja menjadi profesional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Modal awal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan biaya yang tak sedikit. Skema pembiayaan berbunga rendah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kembali disorot.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan manajemen Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjajaki kemungkinan tersebut.

“Pusat kan mengeluarkan program KUR untuk calon PMI. Kita sudah berdiskusi dengan manajemen BPD, kemudian dengan teman-teman di kabupaten/kota. Bisa gak KUR ini diimplementasikan,” jelas Setiawan, pada Senin (28/9/2026).

1. Jaminan jadi kendala utama
ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Aditya Pratama)
Menurut Setiawan, persoalan jaminan menjadi tantangan terbesar berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terutama jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar.
“Salah satu tantangannya pasti jaminan. Seandainya ada wanprestasi seperti apa, siapa yang menjamin. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya kesulitannya di sana,” kata dia.
Ia menegaskan, jika program pembiayaan calon PMI di Bali dilakukan, maka prioritas pemerintah adalah masyarakat miskin dan prasejahtera agar taraf hidup mereka meningkat. Setiawan juga mengatakan pembiayaan calon PMI dengan cara meminjam ke LPD juga layak dilirik.
2. Disnaker ESDM Bali dorong BPD jadi pemodal pekerja migran, perputaran uang di Bali
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan (IDN Times/Yuko Utami)
Setiawan menjelaskan bahwa program kredit usaha rakyat (KUR) telah tersedia untuk program modal PMI. Program ini dilaksanakan oleh sederet bank dalam Himbara (Himpunan Bank Negara). Sementara itu, Ia menilai penggunaan bank swasta berdampak pada bunga lebih besar.
“Kalau bank swasta, bunganya pasti besar. Kalau KUR kan rendah. Ini yang perlu menyamakan persepsi bahwa tujuan pemerintah melalui perbankan itu untuk memberikan kemudahan,” tuturnya.
Disnaker ESDM Bali kini mendorong agar BPD, sebagai bank milik pemerintah daerah, turut merealisasikannya.
“Supaya perputaran uangnya juga di Bali,” kata Setiawan.
3. Bangun mental sebelum pelatihan
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta (IDN Times/Yuko Utami)
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerag (DPRD) Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, menyoroti sisi lain yakni kesiapan mental masyarakat dari keluarga miskin. Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Bupati Klungkung, banyak masyarakat miskin yang sulit dijangkau.
“Cuma mereka itu banyak yang tersembunyi. Mental mereka yang gak kuat sebenarnya,” klaim Suwirta.
Ia menilai masyarakat dari keluarga miskin tidak bisa langsung dituntut cerdas dan mandiri. Pembinaan karakter harus menjadi langkah awal sebelum pelatihan kerja.
“Ini perlu membangun building the character-nya dulu. Setelah kita bangun jiwanya, mentalnya, baru kita latih mereka,” ujarnya.
Suwirta juga berharap perusahaan tidak hanya mengambil tenaga kerja siap kerja. Menurutnya, mendidik tenaga kerja menjadi profesional jauh lebih efisien.
“Perusahaan-perusahaan jangan hanya langsung mengambil tenaga yang sudah jadi. Mendidik tenaga kerja menjadi profesional itu jauh lebih efisien,” kata dia.