KSO Jadi Payung Baru Pengelolaan DTW Tanah Lot

- Pengelolaan DTW Tanah Lot beralih dari PKS menjadi KSO yang melibatkan Pemkab Tabanan melalui Perumda Sanjayaning Singasana, Pengempon Pura Tanah Lot, dan Desa Adat Beraban.
- KSO ditandatangani 17 November 2026 setelah proses panjang, dengan penekanan pada kebersamaan, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.
- Pembentukan KSO menyusul berakhirnya PKS 2011 dan bertujuan memberi kepastian hukum, memperjelas hak-kewajiban, memperkuat tata kelola berkelanjutan, serta mengoptimalkan kontribusi Tanah Lot terhadap PAD Tabanan.
Tabanan, IDN Times - Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot memasuki babak baru. Sebelumnya pengelolaan DTW Tanah Lot dipayungi PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diwakili Dinas Pariwisata dengan Desa Adat Beraban. Saat ini pengelolaan DTW Tanah Lot digawangi oleh Pemkab Tabanan yang diwakili Perumda Sanjayaning Singasana, Pengempon Pura Tanah Lot dan Desa Adat Beraban. Ketiga pihak tersebut sepakat membentuk Unit Usaha Baru (UUB), dengan payung Kerja Sama Operasional (KSO).
Penandatanganan KSO di hadapan Notaris yang disaksikan langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, telah berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang diwarnai berbagai pandangan, kepentingan, masukan, dan dinamika antarpihak.
"Saya tekankan 3 hal penting dalam pelaksanaan KSO ini, yakni komitmen kebersamaan, profesionalitas pengelolaan, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sanjaya, Selasa (17/11/2026).
1. KSO dalam mengelola DTW Tanah Lot memiliki komitmen moral

DTW Tanah Lot (IDNTimes/Wira Sanjiwani) Sanjaya melanjutkan, KSO dalam pengelolaan DTW Tanah Lot ini, tidak semata-mata menjadi dokumen kesepakatan, tetapi juga komitmen moral untuk saling menghormati hak dan kewajiban, mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.
“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ungkapnya.
2. Penandatanganan KSO menjadi awal penguatan sinergi

Penandatanganan KSO dalam hal pengelolaan DTW Tanah Lot, Selasa (18/11/2026) (Dok. Humas Tabanan) Sanjaya berharap, penandatanganan KSO menjadi awal penguatan sinergi tanpa sekat maupun kepentingan sepihak. Ia meminta seluruh pihak menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab, karena penandatanganan tersebut justru menjadi awal tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan DTW Tanah Lot.
“KSO ini diharapkan sebagai awal babak baru pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih profesional dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat dan mari kita buktikan bahwa pemerintah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda dapat berjalan bersama demi kebanggaan dan kepentingan kita bersama,”katanya.
3. KSO bertujuan memberikan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan DTW Tanah Lot

Penandatanganan KSO dalam hal pengelolaan DTW Tanah Lot, Selasa (18/11/2026) (Dok. Humas Tabanan) Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, selaku Ketua Tim Kerja Pembentukan KSO DTW Tanah Lot, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan kerja sama ini dilatarbelakangi berakhirnya PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 17 November 2026. Selain itu, langkah tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot, sehingga dibentuk Tim Kerja Penyusunan Kerja Sama Operasi (KSO) Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.
Ia menambahkan, pembentukan KSO bertujuan memberikan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan DTW Tanah Lot, sekaligus memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui kerja sama ini, pengelolaan DTW Tanah Lot diharapkan semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan, serta mampu mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.







![[QUIZ] Pilih Transportasi Umum di Bali, Kami Tebak Kepribadianmu](https://image.idntimes.com/post/20261109/img_9621_0cb41506-835e-4d63-a548-3d220672dff5_watermarked_idntimes-2.jpeg)










