Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

OJK dan LPS Teken Kerja Sama Pertukaran Data Nasabah Asuransi

Kab. Badung
3 min read
OJK dan LPS Teken Kerja Sama Pertukaran Data Nasabah Asuransi
Penandatanganan juklak pertukaran data, informasi, dalam program penjaminan polis asuransi (IDN Times/Ayu Afria)
  • OJK dan LPS menandatangani juklak pertukaran data untuk menyiapkan Program Penjaminan Polis Asuransi, yang ditargetkan mulai dilaksanakan paling lambat Januari 2028.
  • Mekanisme pertukaran data mencakup focal point, permintaan informasi, dan perlindungan data pribadi; cakupannya meliputi profil, keuangan, solvabilitas, pengawasan, hingga likuidasi perusahaan asuransi.
  • LPS, OJK, dan Kementerian Keuangan memfinalisasi regulasi program, dengan jaminan bagi asuransi jiwa dan umum yang memenuhi syarat serta limit Rp500 juta per polis.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Badung, IDN Times - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan LPS dalam menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).

"Kesepakatan untuk juklak pertukaran data informasi dan dokumen lainnya yang terkait dengan program penjaminan polis merupakan antisipasi kalau program itu diaktivasi. Program penjaminan polis akan mulai dilaksanakan selambat-lambatnya Januari 2028," ungkapnya.

  1. 1. Pertukaran data mempertimbangkan data perlindungan pribadi

    ilustrasi data pribadi (freepik.com/freepik)
    ilustrasi data pribadi (freepik.com/freepik)

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.

    Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data, serta pengaturan jangka waktu penyampaian informasi sesuai dengan jenis kebutuhan dan tahapan penanganan.

    "Mengenai perlindungan data pribadi, jelas itu merupakan bagian yang kita harus perhatikan karena ini adalah undang-undang yang harus kita patuhi ya, mengenai data perlindungan pribadi. Saya rasa sama juga dengan data-data simpanan yang ada di bank yang kemudian dipertukarkan antara OJK dengan LPS juga menjaga kerahasiaan daripada data pribadi," terangnya.

  2. 2. Ruang lingkup pertukaran data nasabah

    ilustrasi dokumen penting (freepik.com/freepik)
    ilustrasi dokumen penting (freepik.com/freepik)

    Ruang lingkup pertukaran data dan informasi mencakup berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi, mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis asuransi, pemantauan kondisi perusahaan asuransi, penanganan perusahaan dalam penyehatan perusahaan asuransi, penanganan perusahaan asuransi dalam resolusi, hingga perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan berada dalam proses likuidasi.

    Informasi yang dipertukarkan antara lain mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), informasi hasil pengawasan, serta informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing Lembaga dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.

    "Tentunya untuk program penjaminan polis ini, pertukaran data informasi yang akan dilakukan berkaitan dengan kepesertaan daripada masyarakat terhadap program produk asuransi itu sendiri," terangnya.

  3. 3. LPS akan memperjuangkan peraturan program penjaminan polis asuransi

    ilustrasi dokumen (unsplash.com/Anastassia Anufrieva)
    ilustrasi dokumen (unsplash.com/Anastassia Anufrieva)

    Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D Purba, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan OJK merupakan bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi.

    Persiapan dilakukan bersama oleh OJK, LPS dan Kementerian Keuangan, yang kemudian akan dituangkan di dalam PP. Selanjutnya PP tersebut akan diharmonisasi dengan DPR, untuk memastikan bahwa program tersebut kredibel dan benar-benar bisa meningkatkan confidence maupun trust masyarakat kepada industri asuransi.

    "Jadi kalau kita bicara desain program itu, kita akan bicara mengenai keanggotaan, bicara mengenai kepesertaan atau keanggotaan, kita bicara mengenai coverage, bicara mengenai limit dan bicara mengenai funding. Itu semua kami diskusikan secara intensif dan itu tidak dilakukan sendiri-sendiri, itu dilakukan bersama khususnya dari tiga instansi tadi, Kementerian Keuangan, OJK dan LPS dan yang saat ini sudah masuk ke tahap finalisasi," jelasnya.

    Kemudian ruang lingkup yang dijamin disebutnya semua perusahaan asuransi baik jiwa maupun umum yang masuk di dalam program penjaminan dan memenuhi persyaratan keanggotaan. Sedangkan produk yang dijamin adalah semua produk protection benefit, kecuali seperti asuransi kredit, hingga bagian investasi dari produk unit link. Untuk limit telah ditentukan Rp500 juta yang terpolis.

Related Articles

See More