LBH Bali Ungkap Perempuan Celukan Bawang Terjepit Proyek Energi Fosil

- LBH Bali menyebut rencana PLTG 1,5 GW di Celukan Bawang berpotensi menambah dampak kesehatan, ekologis, mata pencaharian, dan konflik sosial bagi warga pesisir.
- LBH Bali bersama organisasi lingkungan meminta Pemerintah Jepang mempertimbangkan komunitas terdampak, karena proyek pembangkit gas dinilai mengancam ruang pesisir dan sektor pariwisata Bali.
- Peneliti LBH Bali menyoroti perempuan mengalami beban berlapis: hilangnya hasil laut, konflik wilayah, kesulitan air, serta kerentanan pangan dan krisis iklim.
Denpasar, IDN Times - Rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng menyisakan cerita bagi warga di Bali Utara. Setelah keberadaan PLTU Celukan Bawang hingga PLTD Pemaron, warga kembali dihadapkan pada rencana proyek PLTG yang akan didanai Pemerintah Jepang dan diklaim lebih bersih daripada batubara.
Pendamping warga Celukan Bawang yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, mengungkap warga mengalami kerugian berlapis. Mulai dari kerugian kesehatan, ekologis, hingga sosial ekonomi.
“Warga pesisir di sana sudah terdampak begitu banyak terhadap pembangkit-pembangkit listrik fosil di daerah tersebut,” tutur Direktur LBH Bali, Rezky Pratiwi, saat orasi di depan Kantor Konsulat Jenderal Jepang, Kota Denpasar, pada Senin (16/11/2026).
1. Pembangkit gas baru berpotensi mengancam daya hidup warga pesisir

Spanduk merah berukuran besar terpampang di depan pembatas Gerbang Kantor Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Bali. (IDN Times/Yuko Utami) Tiwi memaparkan adanya pembangkit gas baru di Bali Utara akan menambah ancaman terhadap ratusan nelayan dan komunitas pesisir secara meluas, termasuk ancaman lain yang mengintai.
“Ancaman kesehatan, ancaman terhadap mata pencaharian, dan konflik-konflik sosial bisa terjadi jika ada penambahan pembangkir fosil baru,” katanya.
LBH Bali bersama organisasi lingkungan hidup lainnya meminta Pemerintah Jepang agar memperhatikan keberadaan komunitas terdampak di kawasan tersebut. Termasuk juga komunitas di Bali secara meluas yang menggantungkan hidup pada pariwisata.
“Pariwisata juga bisa terancam lewat pembangunan pembangkit-pembangkit gas fosil yang mengambil ruang-ruang di pesisir,” tuturnya.
Tiwi mengatakan pembangkit gas fosil baru berkapasitas 1,5 GW akan dibangun. Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap ruang pesisir di Bali dan komunitasnya. Ia berpendapat, langkah yang semestinya dilakukan adalah mengurangi emisi dan melakukan transisi terbarukan dengan cepat dan berkeadilan.
2. Perempuan terdampak berlapis

Pegiat lingkungan dan hak asasi dari berbagai organisasi datang ke Konsulat Jenderal Jepang, Denpasar untuk mendesak penghentian proyek PLTGU di Celukan Bawang. (IDN Times/Yuko Utami) Peneliti di LBH Bali, Desimawaty Natalia Hutabarat, mengatakan dalam orasinya bahwa perempuan mendapatkan dampak buruk dari pembangkit energi fosil. Ia mencontohkan kawasan proyek LNG di Bintuni, Papua Barat, dan Bontang, Kalimantan Timur. Warga adat di sana menghadapi konflik untuk mempertahankan wilayahnya.
“Di daerah di LNG Bintuni ataupun Bontang, perempuan masyarakat adat harus menghadapi konflik gara-gara mempertahankan untuk wilayahnya. Tapi apakah pernah itu terdengar suaranya? Tidak,” tutur Desi.
Ia menilai pemerintah hanya fokus kepada investasi dan keuntungan. Padahal, ada perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi krisis iklim. Pada kasus di Celukan Bawang, sebelum adanya pembangkit listrik batubara, perempuan hidup berdaya. Mereka turut menopang hidup keluarga sebagai nelayan pesisir. Namun, jumlah ikan dan biota laut semakin menyusut. Perempuan nelayan pun tidak mendapatkan apa pun dari alam sekitar mereka.
3. Kondisi di hulu berdampak ke hilir

Desimawaty Natalia Hutabarat menjelaskan perempuan dan anak terdampak proyek energi fosil. (IDN Times/Yuko Utami) Perempuan di daerah konflik, kata Desi, tak hanya memikirkan urusan perut, tetapi juga ketahanan pangan. Adanya pembangkit fosil membuat warga kesulitan air, sementara siklus menstruasi perempuan tidak dapat berhenti. Ini mengakibatkan perempuan mengalami beban berlapis. Kondisi ini, kata Desi, juga perlahan akan berdampak di kawasan hilir.
“Ketika Bali Utara sudah bangkrut, Bali Selatan tinggal menunggu kiamat doang. Pemerintah hanya fokus pada Bali Selatan untuk pariwisata-pariwisata. Kita harus tolak gas, kita harus tolak proyek pembangkit fosil,” kata Desi.



















