2. Ada tambahan masalah lain yang ditanggung perempuan Bali

Ilustrasi perempuan Bali. (IDN Times/Ayu Afria)

Belum selesai berjibaku dengan tantangan pandemik, perempuan Bali harus menghadapi persoalan lainnya. Kenaikan harga bahan pokok semakin menyulitkan dan merugikan ibu rumah tangga. Mereka kian terjepit tanpa solusi yang jelas dari pemerintah. Harga bahan baku terus naik, tapi berbagai kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. 

“Dengan meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng yang saat ini sampai dua kali lipat dan semakin langka, akan membuat sulit perkonomian masyarakat miskin, khususnya perempuan yang sebagian besar bekerja di sektor informal seperti pedagang makanan yang hidup dari hasil berjualan,” jelasnya.

Budawati mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai pengambil keputusan diharapkan segera mengambil langkah-langkah atau solusi agar ketimpangan harga kebutuhan sehari-hari bisa diatasi secepat mungkin. 

3. Perceraian di masa pandemik cenderung meningkat

Ilustrasi perempuan Bali. (IDN Times/Ayu Afria)

Selain itu, selama pandemik ini, persoalan rumah tangga pun meningkat. Budawati menyebutkan angka perceraian bertambah. Di mana penyebabnya termasuk faktor ekonomi, yakni menurunnya jumlah pendapatan keluarga. Karena banyak pekerja dari sektor pariwisata mengalami pemutusan kerja.

“Bahkan pelaku perceraian saat ini adalah dari pekerja yang ke luar negeri. Namun persoalan rumah tangga ini bisa diatasi jika sama-sama memahami situasi saat pandemik dan bersama-sama mencari solusi,” jelasnya.

4. Momen G20 diharapkan mendorong pemerintah menentukan kebijakan mendukung posisi perempuan

ilustrasi peran perempuan di Bali. (IDN Times/Ayu Afria)

Menimbang berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi perempuan di Bali, momen G20 yang nantinya akan digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada November 2022 mendatang, diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk tegas menentukan kebijakan yang lebih mendukung posisi perekonomian perempuan.

Selain itu momen G20 juga menjadi ajang advokasi terkait situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan. LBH WCC dan Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice berharap dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dan ekonomi perempuan, akan berdampak pula pada menurunnya tingkat kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan.

”Ketidakadilan ekonomi yang terus berlanjut pada perempuan disebabkan karena sistem patriarki di dalam masyarakat. Sistem ini diperkuat oleh kebijakan negara yang tidak berpihak pada perempuan. Berbagai program yang ada justru tidak melibatkan perempuan yang berdampak pada pemiskinan perempuan. Pada pertemuan G20 nanti, diharapkan suara-suara perempuan didengar untuk diadopsi menjadi sebuah keputusan,” ungkap perwakilan Aksi! untuk Keadilan Gender, Sosial dan Ekologi, Marhaini Nasution.