TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Klungkung Bangun Mal Pelayanan Publik Senilai Rp31 Miliar

Semua pelayanan bakalan satu pintu nih. Apa tanggapanmu?

IDN Times/Wayan Antara

Klungkung, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Satu di antaranya adalah terkait pelayanan masyarakat dengan membangun mal pelayanan publik senilai Rp31 miliar. Jika gedung ini sudah dibangun, dinas atau kantor yang memiliki pelayanan publik akan berkumpul menjadi satu pintu sehingga akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

1. Bangunan yang anggarannya senilai Rp31 miliar ini akan dibangun tahun 2020

IDN Times/Wayan Antara

Sesuai program kerjanya di periode kedua Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, memastikan mal pelayanan publik akan dibangun tahun 2020. Anggarannya sekitar Rp31 miliar. Gedung ini akan dibangun secara bertahap dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di sebelah Dinas Pertanian dan Diskominfo, Jalan Gajah Mada, Klungkung.

“Saya yakin setelah itu semua selesai, urusan kita tentang pelayanan publik di Klungkung akan selesai semua. Jadi mohon dukungan masyarakat,” ujar Suwirta.

2. Pelayanan perizinan, informasi, hukum, kejaksaan, hingga kepolisian akan terintegrasi dalam satu pintu

Ki-ka: Gubernur Bali, I Wayan Koster; dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. (Facebook.com/PemerintahanProvinsiBali)

Sebagai tahap awal, Suwirta memastikan tahun ini akan mempercepat pembuatan Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS), dan Detail Engineering Design (DED).

“Sesuai program kerja di periode kedua, mal pelayanan publik akan kita adakan paling lambat tahun 2020. Tahun ini kita percepat FS dan DEDnya,” ujarnya.

Suwirta menjelaskan, dengan mal pelayanan publik ini, dinas atau kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan berkumpul menjadi satu. Sehingga bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Seperti menyangkut perizinan, informasi dan pelayanan lainnya. Termasuk juga tentang pelayanan hukum, kejaksaan, kepolisian, yang semuanya akan terintegrasi melalui pos-pos atau konter-konter tempat pelayanan yang dibangun di dalamnya.

“Nanti mungkin ada dari Disdukcapil, Pelayanan Kominfo, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kantor-kantor yang lain yang ada pelayanannya itu berupa konter nanti,” sebutnya.

Baca Juga: Petugas Retribusi Nusa Penida Tidak Fasih Berbahasa Inggris

Berita Terkini Lainnya