Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Denpasar dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan izin dilakukan sejak 21 Juni 2019 karena pemilik saham BPR tersebut menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Ia mengambil dana sekitar Rp10 miliar sampai Rp12 miliar untuk kepentingan pribadi.
1. Izin ditutup sejak hari ini
Kepala Kantor OJK Regional 8 (Bali dan Nusa Tenggara), Elyanus Pongsoda. (IDN Times/Imam Rosidin Kepala Kantor OJK Regional 8 (Bali dan Nusa Tenggara), Elyanus Pongsoda, mengatakan sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR tersebut telah masuk dalam status Dalam Pengawasan Khusus OJK sejak 28 Maret hingga 28 Mei 2019. Pasalnya, CAR atau rasio kecukupan modal BPR di bawah 4 persen atau tepatnya minus 9 persen.
Penetapan status DPK agar pengurus yang mewakili pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan tidak berhasil.
"Harusnya upaya penyehatan yang dilakukan pemegang saham agar menambah modal. Kalau tak bisa nambah dana segar silakan mengundang investor atau partner lain atau upaya lain supaya modalnya menjadi kuat kembali," kata dia, Jumat (21/6).
2. Uang dipakai unthk membeli mobil hingga apartemen
Ia menjelaskan, penyebab tidak sehatnya BPR tersebut karena ada intervensi negatif dari pemegang saham kepada direksi. Intinya, pemegang saham semena-mena mengambil dana untuk kepentingan pribadi. Misalnya untuk membeli mobil, tiket, apartemen dan sebagainya.
"Ada pengambilan dana untuk kepentingan lain dari pemegang saham. Sehingga ini berdampak pada laba rugi. Kalau dia rugi berdampak pada CAR. Ini yang menjadi buruk," terangnya.
3. Diperkirakan aset BPR Legian per akhir Mei 2019 sebesar Rp175 miliar
OJK memperkirakan, untuk aset BPR Legian saat ini per tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp175 miliar. Kemudian untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) gambarannya deposito ada Rp10 miliar lebih, tabungan Rp33,8 miliar, tabungan bank lain Rp1,3 miliar, deposito bank lain Rp8,5 miliar.
"Saya kira itu posisi DPK di bank ini," katanya.
Kemudian dari sisi aset totalnya mencapai Rp75 miliar, termasuk gedung dan sebagianya. Dalam aset juga termasuk kredit yang diberikan, dengan rinciannya sebesar Rp129 miliar. Statusnya untuk yang lancar Rp59 miliar, kurang lancar Rp37 miliar, dan diragukan Rp26 miliar, serta macet 6,8 miliar.
"Rp175 miliar ini sebelumnya Rp200 miliar berkurang karena deposito-deposito yang sudah diambil dananya sehingga berkurang," ungkapnya.
