Bali Siapkan Rp756 Miliar Untuk Penanganan COVID-19, Ini Rinciannya
Dari masyarakat kecil hingga grup media juga dapat lho
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Realokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yang diperuntukkan menangani wabah COVID-19 sebesar Rp756 miliar. Anggaran tersebut bakal digelontorkan dalam tiga skema yang sudah dirancang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Lalu dari manakah sumber anggaranhingga angkanya mencapai itu? Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada Kamis (23/4) menyampaikan bahwa sumber anggaran tersebut berasal dari:
- Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bantuan Keuangan Khusus, dan Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp19 miliar
- Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) sebesar Rp687 miliar
- Pembiayaan (Penyertaan Modal) sebesar Rp50 miliar.
Hasil realokasi anggaran tersebut digunakan untuk tiga kelompok penanganan kegiatan seperti:
- Sebesar Rp275 miliar digunakan untuk penanganan kesehatan
- Sebesar Rp220 miliar digunakan untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi
- Sebesar Rp161 miliar digunakan untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial.
“Kebijakan ini telah saya kirim kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 April 2020,” katanya dalam jumpa pers di Rumah Dinas Jabatan, Kamis (23/4).
Baca Juga: Tak Seperti Daerah Lain, Begini Cara Bali Mencegah COVID-19
1. Skema kebijakan penanganan kesehatan yang anggarannya mencapai Rp275 miliar terbagi menjadi dua
Menurut Koster, skema pertamanya adalah penanganan kesehatan sebagai dampak COVID-19 berbasis Desa Adat, yang telah dianggarkan sebesar Rp75 miliar. Anggaran itu diperuntukkan kegiatan secara niskala dan sekala.
“Kegiatan secara niskala dilaksanakan dengan Nunas Ica bersama Pemangku di Pura Kahyangan Tiga dengan cara Nyejer Daksina di Desa Adat. Ini sudah dimulai tanggal 31 Maret 2020 sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut,” terangnya.
Nunas Ica ini sebagai upaya memohon kepada Ida Bhatara Sasuhunan sesuai dengan Drestha Desa Adat setempat, agar wabah pandemik segera berakhir.
Sementara kegiatan secara sekala yaitu mengedukasi dan sosialisasi kepada Krama Desa Adat, membatasi pergerakan Krama Adat, mengarahkan Krama Desa Adat/Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP (Orang dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien dalam Pemantauan) agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan.
Upaya lainnya yaitu gotong-royong sesama Krama Desa Adat. Dalam hal mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.
“Dilaksanakan oleh Desa Adat melalui Satgas (Satuan Tugas) Gotong Royong bersinergi dengan relawan desa sesuai dengan Petunjuk Teknis,” ucapnya.
Skema kedua yang diambil oleh Pemprov Bali dalam hal penanganan kesehatan dengan anggaran Rp200 miliar terbagi menjadi lima paket. Di antaranya:
- Pelayanan di Rumah Sakit PTN Unud, Rumah Sakit Umum Pusat (RSU) Sanglah, dan RS Bali Mandara
- Pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Seperti Alat Pelindung Diri (APD), rapid test kit, masker, sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan lainnya, termasuk bantuan Kabupaten/Kota
- Penyediaan tempat karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Anak Buah Kapal (ABK) dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan Kabupaten/Kota
- Bantuan insentif bagi tenaga medis
- Dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas Provinsi.
Baca Juga: Anggaran Penanganan COVID-19 di Bali Disiapkan Rp756 Miliar