4 Desa di Bali Hadapi Risiko Iklim, Ini Langkah Bali Mandala

Direktur Eksekutif Yayasan IDEP Selaras Alam, Edward Angimoy, mengatakan program tersebut membagikan hasil kajian tentang kebijakan dari level nasional, provinsi, kabupaten sampai ke desa. Harapannya, melalui program tersebut, proses perencanaan, penguatan kelembagaan sampai penganggaran bisa memiliki perspektif yang lebih inklusif. Maksudnya, perhatian tertuju pada orang-orang atau kelompok yang selama ini tidak didengarkan, tidak mendapat tempat untuk menyuarakan aspirasi. Misalnya kelompok-kelompok berisiko seperti penyandang disabilitas, kelompok perempuan, kelompok lansia, dan lain-lain.

"Sebenarnya apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi risiko di desa terkait kebencanaannya dan perubahan iklim. Dengan cara apa desa bisa membantu warganya, bisa kurangi risiko. Kami mau membantu desa supaya bisa punya kesempatan baik itu dari dari planning, dari perencanaan, lalu secara kelembagaan dikuatkan dan terakhir secara penganggaran itu juga bisa dibantu untuk bisa memastikan warga di desanya itu bisa kurangi risiko. Terutama risiko yang berkaitan dengan iklim saat ini," jelasnya.

Program Bali Mandala ini merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui program bilateral SIAP SIAGA. Program ini lahir sebagai jawaban atas kondisi iklim ekstrem di Bali.

Desa saat ini harus memikirkan apa saja yang bisa diperbaiki untuk menghadapi perubahan iklim. Kemudian apa saja potensi yang bisa dikembangkan di desa, dan dengan cara apa integrasi pengurangan risiko bencana dengan adaptasi perubahan iklim tentu saja yang juga berkorelasi dengan SDGs itu bisa dilakukan.

Pemilihan 4 desa dalam Program Bali Mandala berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Desa tersebut merupakan desa rekomendasi yang telah melalui asesmen karena memiliki risiko tinggi, dan pihak desa juga bersedia menerima pembelajaran Program Bali Mandala.

"Kalau di Gianyar ancaman hidrometeorologinya itu tinggi. Jadi banjir dan tanah longsor itu tinggi. Sementara di saat yang sama kami melihat di Karangasem kekeringan panjang dan juga banjir. Akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim jadi risiko bencana yang ada di prioritas mereka," jelasnya.

Sementara itu, Social Policy Sinexus, Iqbal Fadrullah, mengatakan program ini telah berjalan sejak April 2026, dimulai dengan kajian landscape kebijakan nasional dan praktik di desa itu sendiri. Misalnya, jika dilihat secara peraturan, desa menghendaki dan mewadahi adanya kegiatan atau program di desa yang lebih responsif terhadap bencana. Namun kemudian aspek tata kelola penganggaran di Permendagri diakuinya sulit untuk mencerminkan prioritas penggunaan dana desa di dalam dokumen perencanaan. Kendala tersebut kemudian dipandang sebagai sebuah gap bagaimana inovasi dan juga praktik-praktik baik di level desa itu sulit tercermin di dalam dokumen perencanaan. Selain itu, dengan situasi seperti ini ada kebijakan yang harusnya bisa dimodifikasi untuk diimplementasikan pihak desa.

"Jadi, di Permendagri itu memang sudah dikunci per bidang, kode rekening dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, secara tata kelola penganggaran itu tidak mencerminkan adanya integrasi dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi kebijakan di Permendesa itu sudah mewadahi berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh desa," jelasnya.

Proses perencanaan alokasi penganggaran sejauh ini dibuat mengikuti template nasional. Kendati tidak sealu buruk, namun sistem ini pada akhirnya membuat desa lebih banyak konsentrasinya untuk mengalokasikan berdasarkan template yang sudah ada. Sementara perencanaan itu harusnya dibangun melalui mekanisme atau melalui pendekatan berbasis risiko, kerentanan, potensi dan kapasitas.