38 Ribu Keluarga di Tabanan Terima Bantuan Beras dan Minyak
- Sebanyak 38 ribu KPM di Tabanan menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Bulog, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
- Bantuan diberikan untuk alokasi Februari–Maret 2026 dengan total 20 kg beras dan 4 liter minyak per KPM, dijadwalkan disalurkan pertengahan April 2026.
- Penyaluran berbasis DTKS dilakukan tidak rutin tiap bulan dan kini melibatkan pemerintah desa bersama pihak ketiga agar distribusi lebih akurat serta tepat sasaran.
Tabanan, IDN Times - Sebanyak 38 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Tabanan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Pusat. Program ini dilaksanakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang didistribusikan lewat Perum Bulog kepada masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah penerima ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu yang mencatat sebanyak 20 ribu KPM.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, I Gusti Agung Khrisna Kepakisan, mengatakan penambahan penerima ini sepenuhnya berasal dari data pusat.
"Kami di daerah hanya menerima dan menyalurkan sesuai data yang sudah ditetapkan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
1. Bantuan berupa beras dan minyak
Khrisna menyebutkan, bantuan yang disalurkan berupa beras 20kg (kilogram) dan minyak goreng 4 liter per KPM. Jumlah bantuan ini merupakan rekap bantuan untuk alokasi periode Februari dan Maret 2026. Penyerahannya akan dijadwalkan pada pertengahan April 2026.
"Per bulan itu dapat beras 10 kilogram dan minyak 2 liter. Olehkarena bantuan diberikan untuk dua bulan, maka pemberiannya direkap jadi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak per KPM. Nanti diberikannya sekitar pertengahan April 2026," katanya.
2. Bantuan tidak rutin diberikan setiap bulan
Seluruh data penerima ini sudah berbasis DTKS, sehingga penyalurannya lebih akurat dan transparan. Program bantuan pangan ini pada dasarnya dirancang sebagai bantuan rutin bulanan, meski realisasi penyaluran tetap menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat.
Bantuan ini, kata Khrisna, tidak diberikan rutin setiap bulan. Rata-rata setahun bisa diberikan 3-4 kali.
"Tahun 2025 lalu sekitar tiga kali diberikan. Tahun ini baru sekali ini. Apa ada nanti bantuan berikutnya belum kita tahu," katanya.
3. Pemerintah desa dilibatkan dalam proses penyaluran
Khrisna menambahkan, dalam proses distribusi, pemerintah masih melibatkan pihak ketiga untuk pengangkutan logistik dari gudang ke titik pembagian di masing-masing desa. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini pemerintah desa juga dilibatkan secara aktif dalam proses penyaluran.
“Jika sebelumnya sepenuhnya ditangani pihak ketiga, sekarang desa ikut membantu, terutama perangkat desa seperti kepala urusan (kaur) untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
