Kejaksaan Klungkung Bantu Menarik Tunggakan Retribusi Perusahaan Boat
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Klungkung, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung berencana meminta bantuan pihak Kejaksaan Klungkung, untuk menagih tunggakan retribusi dari enam perusahaan cruise yang membawa wisatawan ke Nusa Penida. Pihak Kejaksaan Negeri Klungkung menyambut baik langkah itu, dan menunggu surat kuasa khusus dari Pemkab untuk menjalankan tugas tersebut.
1. Permintaan bantuan pemerintah kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari fungsi Kasi Datun
IDN Times/Wayan AntaraPenagihan tunggakan retribusi yang dipungut pemerintah, menurut Kasi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejari Klungkung, Cokorda Agung Indra Sunu atas seizin Kajari Klungkung Otto Sompotan, adalah bagian dari fungsi Kasi Datun. Mekanismenya yaitu ada surat resmi dari Pemkab yang meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan.
Untuk itu Kejaksaan masih menunggu surat kuasa khusus dari Pemkab untuk melaksanakan fungsi tersebut. Terlebih saat melakukan penagihan, nantinya Kejaksaan Negeri Klungkung bergerak atas nama Pemda.
"Kami memang ada fungsi melakukan penagihan tunggakan retribusi yang dipungut daerah, sesuai undang-undang. Itupun harus ada surat kuasa khusus dari Pemda, karena nantinya kami bergerak atas nama Pemda," ujar Cokorda Agung Indra Sunu, didampingi Kasi Intel Kejari Klungkung, I Gusti Ngurah Anom Sukawinata.
Baca Juga: Desa Pengelola Angel's Billabong Dukung Retribusi Meski Dirugikan
2. Kejaksaan dapat menempuh jalur hukum jika tidak ada kesepakatan
twitter.com/KNX1070Jika sudah diberikan kuasa, pihak kejaksaan bersama Pemda bisa melakukan pertemuan dengan pihak swasta yang menunggak retribusi, untuk melakukan negosiasi hingga ada kesepakatan.
Kalau tidak ada kesepakatan, pihak kejaksaan dapat menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan terhadap penunggak retribusi ke pengadilan.
"Kami di Kejaksaan hanya fokus pada tunggakan, sementara terkait sanksi pelanggaran Perda itu ada di ranah Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)" jelasnya, Selasa (10/9).
3. Tunggakan cruise mencapai Rp2,8 miliar
IDN Times/Wayan AntaraSaat ini ada enam perusahaan cruise yang melayani wisatawan menuju Nusa Penida, belum menyetorkan pungutan retribusi. Total tunggakannya mencapai Rp 2,8 miliar dari periode tahun 2018 dan 2019.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, pernah mengeluarkan pernyataan akan bekerja sama dengan pihak Kejari Klungkung untuk melakukan penagihan tunggakan ini, dan saat ini hal itu ia lakukan. Kejaksaan Klungkung terakhir kali melakukan fungsi tersebut pada tahun 2017 lalu. Ketika itu Pemkab meminta bantuan Kejari Klungkung untuk menagih ke para penunggak retribusi kios di Pasar Umum Klungkung.
Baca Juga: 6 Perusahaan Boat Belum Setor Retribusi ke Pemkab Klungkung
