Pemkab Tabanan Harap Gaji PPPK Seluruhnya Diambil Alih Pusat

11 Nov 2026, 16:38 WIBKab. Tabanan2 min read

Ni Ketut Wira Sanjiwani

News

Channel

Add Us on Google

PPPK Paruh waktu di Tabanan (Dok.IDN Times/Humas Tabanan)

Intinya Sih

5W1H

Pemerintah pusat berencana mengambil alih gaji PPPK paruh waktu mulai Januari 2027, dan Pemkab Tabanan berharap skema itu mencakup seluruh PPPK di daerahnya.
Jumlah PPPK di Tabanan melampaui 6.000 orang; 2.857 di antaranya PPPK paruh waktu, didominasi 2.678 tenaga teknis, selain guru dan tenaga kesehatan.
Pemkab menilai pengambilalihan gaji dapat memperluas ruang fiskal untuk pembangunan, tetapi masih menunggu petunjuk teknis resmi sebagai dasar perencanaan anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemkab Tabanan berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji seluruh PPPK di Kabupaten Tabanan, termasuk PPPK paruh waktu yang direncanakan mulai Januari 2027.
Who?
Pemkab Tabanan melalui Sekda I Gede Susila, pemerintah pusat, serta lebih dari 6.000 PPPK di Kabupaten Tabanan terlibat dalam rencana pengalihan pembiayaan ini.
Where?
Rencana tersebut berkaitan dengan PPPK yang bertugas di wilayah Kabupaten Tabanan, Bali, termasuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis di lingkungan Pemkab Tabanan.
When?
Pemerintah pusat disebut merencanakan pengambilalihan gaji PPPK paruh waktu pada Januari 2027. I Gede Susila menyampaikan harapan Pemkab Tabanan pada Rabu, 11 November 2026.
Why?
Pemkab Tabanan menilai pengambilalihan seluruh gaji PPPK dapat mengurangi beban APBD dan memberi ruang anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan masyarakat.
How?
Hingga saat ini, Pemkab Tabanan masih menunggu pemberitahuan dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tabanan, IDN Times- Pemerintah pusat berencana mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada bulan Januari 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan pun menyambut positif rencana ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, mengatakan Pemkab Tabanan juga berharap pengambilalihan pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat ini mencakup seluruh PPPK yang ada di Kabupaten Tabanan.

"Diharapkan Pemerintah Pusat bisa mengambil alih pembiayaan gaji PPPK di Kabupaten Tabanan secara menyeluruh. Jika diambil alih seluruhnya, tentunya sangat mengurangi beban APBD," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

1. Jumlah PPPK Tabanan mencapai lebih dari 6.000 orang

PPPK Paruh Waktu Tabanan (Dok.IDN Times/Humas Tabanan)

Susila mengatakan jumlah PPPK di Tabanan mencapai lebih dari 6 ribu orang. Sementara berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, jumlah PPPK paruh waktu tercatat 2.857 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 orang merupakan tenaga guru, lima orang merupakan tenaga kesehatan, sedangkan 2.678 orang lainnya merupakan tenaga teknis yang bertugas di lingkungan Pemkab Tabanan.

2. Pemkab Tabanan bisa mengalihkan anggaran gaji PPPK ke pembangunan

Pelantikan PPPK di Kabupaten Tabanan (Dok.IDNTimes/Humas Tabanan)

Menurut Susila, apabila pembiayaan gaji PPPK seluruhnya ditanggung pemerintah pusat, maka anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Tabanan bisa diarahkan untuk program pembangunan.

"Saat ini, anggaran yang dimiliki Pemkab Tabanan masih terbatas. Kebijakan ini dapat memberikan ruang fiskal lebih luas bagi daerah untuk membiayai belanja lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

3. Pemkab Tabanan menunggu petunjuk teknis resmi

Pelantikan PPPK di Kabupaten Tabanan (Dok.IDNTimes/Humas Tabanan)

Meski sudah mendengar tentang kebijakan tersebut, sampai saat ini Susila mengakui bahwa secara teknis, Pemkab Tabanan belum menerima petunjuk teknis resmi terkait rencana pengalihan tersebut. Informasi yang beredar masih berupa wacana kebijakan yang disebut akan diterapkan mulai 2027.

“Kami masih menunggu pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat, karena kebijakan resmi inilah yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan dasar penyusunan perencanaan anggaran daerah di tahun mendatang,” katanya.