Denpasar, IDN Times – Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pungutan tidak sah pada layanan pemeriksaan fast track di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
Tersangka merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hingga diumumkan satu tersangka ini, intansi pemerintah terkait belum memberikan tanggapan.
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Dedy Kurniawan mengungkap, tersangka dalam perkara penyalahgunaan fasilitas fast track itu berinisial HS.
“Saudara HS, Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor:1421/N.1.5/Fd.2/11/2023 tanggal 15 November,” ungkapnya.
Ia melanjutkan penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus. Dari hasil penyidikan, ditemukan bukti cukup, antara lain keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta alat bukti petunjuk.
Lalu apa peran tersangka HS? Dedy menjelaskan bahwa tersangka menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP.
Selain itu, penyidik juga menahan tersangka HS pada 15 November 2023. “Ditahan selama 20 hari, di rumah tahanan Lapas Kerobokan Denpasar,” jawabnya.
Sementara itu pihak terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bali belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 5 petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada Selasa (14/11/2023) sekitar pukul 22.00 Wita. Operasi itu terkait dengan pungutan tidak sah dengan menyalahgunakan layanan pemeriksaan fast track di terminal kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
Aspidsus Kejati Bali, Dedy Kurniawan, mengatakan bahwa tim juga menyita uang diduga hasil pungutan tidak sah senilai Rp100 juta. Diduga, petugas tersebut memungut uang dari kelompok prioritas, mulai dari nominal Rp100 ribu hingga Rp250 ribu.
Penyalahgunaan fast track dengan nilai nominal pungutan mencapai kurang lebih Rp100 juta hingga Rp200 juta per bulan.