Kriteria Kemiskinan Pemerintah Pusat Beda dengan Kondisi di Lapangan

Berdasarkan data Pemkab Klungkung, jumlah kemiskinan yang menggunakan pendekatan basis data terpadu ( BDT) berjumlah 14.327 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sementara angka pengangguran mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Yaitu sebanyak 1.517 orang di tahun 2018.

Dilihat dari dimensi ekonomi umur 15 tahun ke atas, penduduk yang tergolong ke dalam angkatan kerja pada tahun 2018 di Kabupaten Klungkung sebesar 78,11 persen. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang besarnya 77,07 persen. Kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Sementara persentase kedalaman kemiskinan di Klungkung justru bertambah pada tahun 2017. Yakni 0,33 persen. Pada tahun 2018 meningkat tajam sebesar 0,79 persen.

Kenapa kedalaman kemiskinan ini perlu diukur? Sebab tingkat kedalaman kemiskinan sangat memengaruhi seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan.

Wabup Kasta menjelaskan, Pemkab Klungkung gencar melakukan berbagai program pengurangan kemiskinan. Mulai dari program bedah desa, bantuan bedah atau rehab rumah, pelatihan kerja bagi KK Miskin dan disabilitas, serta berbagai program lainnya. Hanya saja kedalaman kemiskinan justru bertambah.

"Saya kira hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi kriteria kemiskinan. Selain itu cara penanggulangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai keadaan di lapangan," ungkap Made Kasta, Jumat (13/12) lalu.

Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, ke depannya diharapkan Kepala Dusun (Kadus) atau desa mengusulkan sesuai dengan kriteria kemiskinan riil di Klungkung. Tidak hanya sebatas mengikuti kriteria kemiskinan Pemerintah Pusat.

“Kita telusuri apa akar dari kemiskinan, kemudian dicarikan solusinya. Perbekel juga harus bekerja maksimal karena Perbekel merupakan garda terdepan penuntasan kemiskinan,” ungkapnya.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengatakan pengentasan kemiskinan diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Empat pendekatan bisa digunakan sebagai strategi dalam penanggulangan kemiskinan.

Di antaranya meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas, mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.