Koster Kebut Proyek PLTS 1000MW di Buleleng dan Jembrana

21 Sep 2026, 14:16 WIB

Kota Denpasar

3 min read

Intinya Sih

5W1H

Pemprov Bali mempercepat proyek PLTS minimum 1.000 MW di Jembrana dan Buleleng, membutuhkan total 700 hektare; perizinan Jembrana berjalan, sementara Buleleng masih dipetakan.
Koster menyebut kebutuhan listrik Bali mencapai 1.300 MW dengan ketersediaan 1.450 MW, serta menargetkan proyek ini mendukung Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih.
350 Indonesia meminta partisipasi publik melalui PLTS atap untuk menghindari alih fungsi lahan dan konflik agraria, sambil menyoroti proyek PLTS mangkrak akibat ketergantungan pembelian listrik PLN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Setelah peresmian proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Jembrana oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bergerak ke eksekusi proyek.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan PLTS ini tidak hanya dibangun di Kabupaten Jembrana. Tetapi juga akan dibangun di Kabupaten Buleleng. Ia menargetkan proyek energi bersih tersebut minimum 1000MW (megawatt) dengan luas lahan 700ha (hektare). Kawasan Jembrana menggunakan lahan 350 hektare, dan Buleleng 350 hektare.

“PLTS 1000MW sedang proses perizinan sekarang,” ujar Koster di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, pada Senin (21/9/2026).

1. Lahan dalam proses perizinan dan pemetaan
Peluncuran Program PLTS 100 GWp di Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada Selasa (25/8/2026). (IDN Times/Ayu Afria)
Koster memaparkan bahwa lahan seluas 350ha di Jembrana dalam proses perizinan. Sementara, lahan seluas 350ha di Buleleng masih dalam proses pemetaan lahan.
“Saya pantau langsung, saya pimpin langsung, kalau yang ini saya gak lepas,” tegasnya.
Proyek ini melibatkan dua kementerian yakni Kementerian Kehutanan RI dan Kementerian ESDM RI dengan target minimum 1000MW.
“Bahkan Pak Menteri ESDM memerintahkan kepada Gubernur PLN untuk Bali karena gubernur kerjanya cepat jangan dipatok di atas 1000MW,” jelas Koster.
Ia menambahkan, kerja cepat yang dimaksud adalah pihaknya bisa menyiapkan lahan lebih dari 1000ha untuk proyek PLTS ini.
2. Berharap akan memenuhi target ketersediaan energi di Bali
Peluncuran Program PLTS 100 GWp di Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada Selasa (25/8/2026). (IDN Times/Ayu Afria)
Koster mengatakan saat ini kebutuhan energi di Bali mencapai 1300MW, sementara ketersediaannya 1450MW. Kata dia, kondisi ini membuat Bali membutuhkan sumber energi. Menurutnya, ditunjuknya Bali oleh Pemerintah Pusat untuk mengawali proyek energi bersih adalah kesempatan mewujudkan Bali Mandiri Energi.
“Bali mandiri energi dengan energi bersih astungkara mendapatkan program pertama di Bali dari 100GW, Bali yang pertama diberikan oleh Pak Presiden,” kata dia.
3. Mendorong PLTS kolektif dan tolak konflik agraria
Field Organizer 350 Indonesia, Suriadi Darmoko. (IDN Times/Yuko Utami)
Field Organizer 350 Indonesia, Suriadi Darmoko, menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik dalam pembangkitan energi terbarukan, yang menurutnya saat ini masih sangat terbatas untuk skala kecil. Sementara pembangkit skala besar justru mendapat dukungan berbagai instrumen kebijakan.
Ia mendorong kebijakan PLTS Atap dibuka lebih luas karena memungkinkan partisipasi publik hingga skala rumah tangga. Ini sekaligus menghindari risiko alih fungsi lahan dan konflik agraria yang berpotensi muncul dari pembangunan pembangkit energi terbarukan berskala besar.
“Kami termasuk yang tidak menginginkan pengembangan energi terbarukan itu melahirkan konflik baru,” kata Darmoko kepada IDN Times, Minggu (6/9/2026).
Darmoko turut menyoroti sejumlah proyek PLTS yang sempat mangkrak seperti di Kubu dan Kayubihi, yang keberlanjutannya bergantung pada kesediaan PT PLN (Persero) membeli listrik yang dihasilkan. Proyek serupa di Nusa Penida, yang merupakan proyek hibah, disebutnya juga mengalami hal serupa.