Kadisdikpora Bali Bantah Isu MBG Pangkas Pos Pendidikan di APBD

11 Nov 2026, 14:36 WIBKota Denpasar3 min read

Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia. (IDN Times/Yuko Utami)

Intinya Sih

Aliansi BEM se-Bali mendesak perbaikan fasilitas sekolah pesisir dan pedalaman, kesejahteraan guru, serta kesetaraan pendidikan vokasi dalam aksi di DPRD Bali.
Kadisdikpora Bali menyatakan penyesuaian kurikulum vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri telah dilakukan, termasuk penerimaan siswa melalui SPMB berbasis TKA.
Wesnawa membantah program Makan Bergizi Gratis memangkas APBD Bali karena didanai APBN; anggaran pendidikan disebut mencapai sekitar 37–39 persen, dengan BOS akan masuk akhir November.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali membawa lima poin tuntutan besar saat menyuarakan aspirasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Bertepatan saat Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) tuntutan itu dibacakan di hadapan Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan sejumlah Kepala Dinas di Bali.

Satu tuntutan berfokus pada isu pendidikan dan pemerataan akses. Massa aksi mendesak perbaikan fasilitas sekolah khususnya di kawasan pesisir dan pedalaman, kesejahteraan guru, dan kesetaraan pendidikan vokasi. Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, yang turut hadir dan mendengarkan aspirasi mahasiswa tersebut.

Sekitar pukul 18.30 WITA, Wesnawa menerima permintaan wawancara dari awak media. Sambil mengelap keringat yang bercucuran di keningnya, Wesnawa mengapresiasi tuntutan massa aksi.

“Forum-forum seperti tadi penyampaian aspirasi itu meningkatkan indeks demokrasi dari Provinsi Bali. Makanya kemarin kita Provinsi Bali dari indeks kemajuan pemuda terbaik nasional,” kata Wesnawa Selasa (10/11/2026) petang di lobi Gedung DPRD Bali.

1. Mengusahakan penyetaraan terhadap pendidikan vokasi

Siswa-siswi di SMKN 2 Denpasar menjalani cek kesehatan gratis pada Rabu, 13 Agustus 2025. (IDN Times/Yuko Utami)

Tuntutan penyetaraan pendidikan vokasi, Wesnawa mengaku telah mengupayakan penyesuaian kurikulum dan standar untuk industri. Meskipun tidak otomatis mengurangi keresahan mahasiswa, baginya langkah penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi sangat krusial.

“Misalnya bagaimana dari sisi dunia kerja, kemudian apakah ada mengesampingkan dari sisi vokasi, apakah kurikulum yang disesuaikan sudah standar untuk dunia usaha dan industri. Memang itu sudah kita laksanakan di tahun ini,” paparnya.

Menurutnya, tatanan perhatian pada pendidikan vokasi di Bali tidak hanya berpaku pada konsep, melainkan implementasi hingga tata penerimaan siswa di pendidikan tersebut.

“Otomatis di jalur tahun pertama kita menyiapkan melalui sistem penerimaan SPMB berbasis TKA. Kemudian akan terjaring dan tersaring baku mutu untuk peningkatan kualitas SDM,” imbuhnya.

2. MBG diklaim tidak pengaruhi pos APBD Bali

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terpadu Mardlatillah Singaraja. (Dok. Istimewa/Pemkab Buleleng)

Menanggapi massa aksi yang kritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempengaruhi pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, Wesnawa membantah.

“Makan Bergizi Gratis itu ditangani oleh teman-teman Badan Gizi Nasional, otomatis bersumber dari APBN sudah barang tentu itu tidak berpengaruh sekali dengan pos APBD,” tuturnya.

Satu sisi, Pemprov Bali telah gencar memetakan lahan untuk pembangunan Dapur MBG. Termasuk pemetaaan lahan produktif untuk proses menanam tumbuhan pangan lokal demi menyuplai kebutuhan Dapur MBG.

3. Anggaran pendidikan

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran pendidikan di Provinsi Bali sudah melebihi angka 20 persen. “Sudah di angka 37 mendekati 39 persen untuk dana pendidikan. Mandatory spending istilahnya,” kata Wesnawa.

Wesnawa juga mengungkap alasan anggaran pendidikan di Bali terlihat menurun saat rapat dengan DPRD Bali. Kala itu, penghitungannya belum termasuk dengan pos dari APBN. “Sekarang tetap 1,3 triliun ada penambahan nanti. Ketika BOS (Bantuan Operasional Sekolah) itu masuk di bulan November akhir muncul dia nanti,” tegasnya.