Badung, IDN Times – Pemberlakuan sistem ganjil genap di Bali yang rencananya akan diterapkan mulai 25 September 2021, saat ini masih menunggu Surat Edaran Gubernur Bali. Aturan ini disebut untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kejut (shock wave) wisatawan di beberapa lokasi pariwisata.
Apa saja isi aturan tersebut? Apakah kebijakan ini efektif untuk diterapkan di Bali? Berikut penjelasan Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra.
Menurut keterangan Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, sistem ganjil genap ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Sementara di Bali, rencananya akan diuji coba di dua lokasi wisata yakni Sanur, Kota Denpasar dan Kuta, Kabupaten Badung, pada hari Sabtu dan Minggu.
“Kami melihat untuk uji coba dulu. Wilayah Provinsi Bali ini kemungkinan akan kami terapkan di wilayah Kuta dan Sanur ya. Sepanjang Kuta dan Sanur. Itu pun penggalnya Kuta dan Sanur. Tidak semuanya,” jelasnya pada Senin (20/9/2021).
Ia berharap dengan penerapan ini bisa mengendalikan pengunjung yang ke luar masuk wilayah-wilayah wisata yang diprediksi padat kunjungannya. Ia menegaskan kebijakan ini tidak akan menyusahkan masyarakat, akan tetapi mengatur supaya masyarakat lebih tertib.
Kebijakan yang diperkirakan akan mulai diterapkan pada 25 September 2021 ini, menurut Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, diberlakukan bagi seluruh penguna jalan. Namun untuk pastinya, masih menunggu surat edaran dari Gubernur Bali.
“Kalau sekarang mungkin sosialisasi dulu,” ungkapnya.
Personel Polri yang bertugas nantinya akan mengawasi kesesuaian kendaraan ganjil dan genap. Kemudian dilakukan pengaturan di bagian lalu lintas dan tempat wisatanya.
“Gampang kan?” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menyampaikan bahwa kebijakan ganjil genap ini sebagai tindak lanjut arahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kejut (shock wave) karena mulai dibukanya daerah tujuan wisata di Bali. Tujuan kebijakan ini adalah mengendalikan dan mengatur fluktuasi kunjungan DTW dan memastikan terjadinya pelonggaran secara bertahap sehingga kerumunan dapat dihindarkan.
Pengaturan sistem ganjil genap dilaksanakan di daerah tujuan wisata Pantai Sanur, di Kota Denpasar dan Pantai Kuta. Aturan ini berlaku di semua jalan akses ke Pantai Sanur dan jalan akses ke Pantai Kuta. Dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, Hari Libur Nasional, dan Hari Libur Fakultatif Daerah, mulai pukul 06.30 sampai 09.30 Wita dan pukul 15.00 sampai 18.00 Wita.
Aturan menyesuaikan antara angka nomor terakhir plat nomor kendaraan dengan tanggal kalender. Kendaraan dengan nomor akhir plat yang tidak sesuai akan diminta untuk memutar balik.
Warga yang dimintai pendapatnya terkait kebijakan ini berharap bahwa aturan ini dapat benar-benar menekan penyebaran COVID-19. Berikut suara beberapa warga di Bali:
“Meninjau di Jakarta masalah ganjil genap aja gagal. Apalagi diterapkan di Bali. Apalagi situasi sepi. Dulu ramai kan pariwisata. Pengaturan parkir dan badan jalannya yang tidak sesuai kendaraan.”
“Penerapan ganjil genap sih oke-oke aja. Demi mengurangi kepadatan wisatawan yang datang ke tujuan wisata. Karena bagaimana pun juga walaupun tingkat infeksi secara nasional berkurang ataupun secara regional Bali berkurang, tetapi virusnya kan tetap ada. Jadi dengan mengurangi lonjakan pengunjung dengan cara pembatasan ganjil genap itu semoga dapat mengurangi setengahnya pengunjung yang akan datang,” jelasnya.