Badung, IDN Times – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Kerobokan dianggap tidak representatif oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, yang kerap disapa Cok Ace.
Keprihatinan ini ia ungkapkan pada Selasa (4/10/2022), di Kantor Wakil Gubernur Bali, saat bertemu dengan Plt. Kalapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Ni Luh Putu Andiyani. Mengapa LP Perempuan dinilai seperti itu?
Plt. Kalapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Ni Luh Putu Andiyani, mengungkapkan bahwa kondisi LPP Kelas IIA Kerobokan tersebut sudah over kapasitas. Bangunan Lapas Perempuan yang berdiri di atas lahan 20 are, saat ini dihuni oleh 216 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sedangkan sesungguhnya kapasitas normal hanya untuk 120 WBP.
“Jadi kelebihan kapasitasnya hampir mencapai 100 persen,” ucapnya.
Kondisi yang lebih memprihatinkan, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan saat ini juga menampung 2 orang WBP yang tengah hamil dan tiga bayi yang mengikuti sang ibu. Balita itu masing-masing berusia 2, 3, dan 8 bulan.
Menanggapi hal tersebut, Cok Ace menyampaikan rasa prihatin. Kendati secara hirarki pengelolaan Lapas ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, menurutnya rasa kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Terlebih, saat ini LPP Kelas IIA Kerobokan juga menampung WBP hamil dan bayi yang terpaksa harus diajak oleh sang ibu.
“Anak-anak itu harus mendapat perhatian, karena mereka masa depan bangsa,” ungkap Cok Ace didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra.
Selain over capacity, Lapas Perempuan ini belum dilengkapi tempat ibadah yang memadai. Terkait dengan kondisi ini, Andiyani sangat mengharapkan perhatian Pemprov Bali, misalnya dukungan penyediaan lahan untuk relokasi Lapas.
“Untuk dana pembangunan telah dialokasikan oleh Kementerian,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, yang sempat meninjau kondisi lapas mengatakan memang sudah sangat tidak representatif. Kondisi tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Bali terkait bentuk perhatian yang bisa diberikan.