Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Gubernur Bali, Wayan Koster mengenakan kemeja endek berwarna merah tua dihadapkan massa aksi. (IDN Times/Yuko Utami)
  • Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 995/03-M/HK/2026, berlaku mulai 1 Januari 2027.
  • UMP sektoral hotel bintang ditetapkan Rp4.644.907 per bulan. Pemprov Bali menyebut keputusan ini mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
  • UMP 2027 naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen dari 2026. Nilainya mencapai 81,35 persen KHL 2027, dibandingkan 61,54 persen pada tahun sebelumnya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    UMP Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan. UMP sektoral untuk hotel bintang ditetapkan Rp4.644.907 per bulan.
  • Who?
    Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan keputusan tersebut. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, pelaku usaha, pekerja, serta pegawai PPPK terdampak pelaksanaannya.
  • Where?
    Penetapan berlaku di seluruh Provinsi Bali, termasuk sektor hotel bintang dan lingkungan pemerintah daerah di Bali.
  • When?
    Keputusan ditandatangani Wayan Koster pada 19 November 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Rilis resmi dikirim 21 November 2026 pukul 09.04 Wita.
  • Why?
    Penetapan disebut mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta ditujukan meningkatkan pendapatan, daya beli, kesejahteraan, kinerja, dan produktivitas pekerja.
  • How?
    UMP ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha diinstruksikan melaksanakannya secara bertanggung jawab.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Gubernur Bali, Wayan Koster, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 Tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Pada poin kesatu keputusan tersebut, UMP Provinsi Bali Tahun 2027 ditetapkan Rp4.559.287 per bulan.

Poin kedua, UMP Sektoral Bali tahun 2027 pada Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907 per bulan. Poin ketiga keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2027 mendatang.

Menariknya, Keputusan Gubernur Bali ini telah ditetapkan dengan tanda tangan Wayan Koster pada tanggal 19 November 2026. Padahal, sebelumnya Koster mengaku masih mempertimbangkan usulan serikat pekerja dan buruh yang menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026) kemarin.

Rilis resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali itu dikirimkan beserta keputusan di atas, pada Sabtu (21/11/2026) pukul 09.04 Wita. Isinya tang pertimbangan Koster menetapkan UMP sesuai aspirasi serikat pekerja dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Rilis resmi itu menyebutkan poin-poin keputusan Koster sebagai Gubernur Bali yang bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

“Menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali, serta Pelaku Usaha agar dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Bali tentang UMP sebesar Rp4.559.287,” kata Koster berdasarkan rilis resmi yang dikirimkan, pada Sabtu (21/11/2026).

Gubernur Bali dua periode ini juga menyebutkan bahwa UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 meningkat drastis sebesar Rp1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan dengan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,00.6.

Perbandingan antara UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 dengan KHL tahun 2027 sebesar Rp.5.604.481 adalah sebesar 81,35 persen. Angka tersebut disebut sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, yang meningkat dari perbandingan tahun 2026 sebesar 61,54 persen, yakni Rp3.207.459 dibandingkan dengan Rp5.253.107.

Koster juga menyebutkan dengan UMP sebesar Rp4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar. Termasuk meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala.

“Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” kata Koster.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More