“Kawasan-kawasan hutan di Indonesia adalah biasanya tempat tinggal warga adat. Jadi ketika menggunakan cara kolonial untuk menentukan kawasan konservasi, maka warga akan dianggap sebagai perusak hutan. Ada pemisahan antara manusia dengan alam. Ada pemisahan dikotomis antara culture dan nature. Itu mengapa di Ordonansi Belanda melihat upaya konservasi itu harus merupakan ruang atau kawasan yang natural, maksudnya tidak ada manusia di situ,” terang I Gusti Agung Made Wardana (IGAM), Ahli Hukum Lingkungan, dalam Sidang gugatan Petani Batur melawan Dirjen KSDAE Kemenhut di PTUN Jakarta pada 3 Desember 2025.
Politik Konservasi Hutan Bali, Mengeksklusi Warga untuk Pariwisata

Warga adat Sekartaji, Tamblingan, dan Batur menolak penetapan sepihak tanah adat sebagai kawasan hutan, yang memicu konflik agraria serta mengabaikan partisipasi warga.
Di Batur dan Tamblingan, kawasan konservasi dibuka bagi bisnis pariwisata, sementara warga yang menolak konsesi menghadapi ancaman pengusiran, kriminalisasi, dan perubahan ruang sakral menjadi komersial.
Komunitas adat menggugat UU KSDAHE ke Mahkamah Konstitusi dan menuntut penerapan Padiatapa/FPIC, evaluasi klaim hutan, perlindungan advokat warga, serta pengesahan UU Masyarakat Adat.
Pada Juli 2026, ratusan krama adat Desa Adat Sekartaji, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, melakukan aksi menyampaikan tuntutannya menolak klaim kawasan hutan lindung atas tanah plaba Pura Pemaksan seluas 250 hektare. Tanah milik adat yang dikhususkan untuk menunjang kegiatan keagamaan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan negara secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan warga setempat pada 1986.
Bergeser ke Kabupaten Buleleng, Warga Adat Dalam Tamblingan juga menghadapi permasalahan serupa. Pada 1996, Kementerian Kehutanan menetapkan wilayah Alas Mertajati yang disakralkan warga ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Taman Wisata Alam (TWA) seluas 1.336 hektare.
Pola penetapan kawasan hutan tanpa partisipasi bermakna warga dapat ditemukan pula di Kintamani, Kabupaten Bangli. Tahun 1982, Kementerian Pertanian menetapkan tanah perkampungan Warga Adat Batur sebagai Hutan Wisata seluas 2.075 hektare. Klaim sepihak negara sebagai kawasan hutan atas tanah adat tersebut telah menimbulkan letupan bara konflik agraria dan perlawanan warga adat setempat.
Atas ketiadaan partisipasi warga dalam penetapan kawasan hutan ini, Peluso menyebut bahwa di Indonesia, seperti negeri lain pada umumnya, kawasan hutan atau ‘tanah hutan’ adalah definisi politis, bukan ‘biologis’. Kawasan hutan adalah batas politis, bukan tutupan hutan yang senyatanya ada.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, menyebutkan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Begitu pula, yang dimaksud dengan kawasan hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.
Menurut Saman dkk dalam Rachman (2017), undang-undang ini menunjukkan kuasa dominan pemerintah dalam mendefinisikan suatu wilayah sebagai hutan atau kawasan hutan.
Pemaknaan ‘tanah hutan’ kemudian tidak dapat dilepaskan dari tarik menarik kepentingan politik antara hak warga dengan hak menguasai negara dalam perebutan teritori kawasan. Tarik menarik kedua hak ini dinegasikan dengan pengetahuan dan cara pandang bahwa hutan diurus tanpa ada manusia di dalamnya; proses teknis yang beda dengan keseharian warga lokal (pemetaan, penentuan pal, kode batal, dan lainnya); dan menghilangkan, mengesampingkan, menunda, mengabaikan administrasi hak warga lokal terhadap tanah di dalam hutan.
Ekofasisme hutan: di antara ordonansi alam, warga, dan pasar
Menjelang putusan gugatan, petani Batur sembahyang di posko perjuangan Kelompok Tani Sari Merta pada 9 Maret 2026 (lbhbali.org/LBH Bali) Di muka pengadilan, IGAM menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan tanpa mengakui dan menghormati keberadaan warga adat di dalam hutan adalah bentuk ‘ekofasisme’ negara. Pentti Linkola, ideolog yang mengutamakan kecintaan atas alam secara radikal melahirkan gagasan ekofasisme.
Ide ini menyalahkan kelebihan populasi warga, imigrasi, dan industrialisasi sebagai penyebab degradasi lingkungan. Maka diperlukan pemerintahan yang totaliter guna menjalankan praktik sterilisasi untuk memastikan penghijauan alam.
Di Bali, praktik sterilisasi hutan agar tetap hijau justru dijalankan secara ambivalen. Di satu sisi, pemerintah kerap mengkriminalisasi warga yang memanfaatkan sumber daya hutan dan mempersulit pengakuan warga adat atas wilayahnya yang diklaim secara sepihak sebagai kawasan hutan karena dianggap perusak hutan. Namun di sisi lain, pemerintah justru mengomersialkan kawasan hutan untuk kepentingan pasar, sebab aktivitas bisnis dinilai dapat melindungi alam.
Paradigma negara yang demikian dapat ditemukan dalam penerbitan konsesi Perizinan Berusaha Sarana Wisata Alam (PBSWA) PT Tanaya Pesona Batur seluas 85,66 hektare di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Gunung Batur Bukit Payang, Kintamani, Bangli pada 2022. Warga adat yang telah turun temurun tinggal jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan, terancam terusir akibat diterbitkannya konsesi PT TPB ini.
Konflik pun memanas. Sebanyak 61 KK warga adat yang terdampak konsesi PT TPB melakukan perlawanan menolak ekspansi bisnis perusahaan. Penolakan ini justru ditangkap sebagai ancaman perusahaan. Sejak 2023, belasan warga dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).
Jika motifnya untuk melindungi hutan dan kerusakan lingkungan, dalam penerbitan konsesi PT Tanaya Pesona Batur, justru negara, dalam hal ini Dirjen KSDAE Kemenhut, menerbitkan surat pengecualian wajib Amdal atas usaha tersebut yang berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan di TWA Hutan Batur. Pada aspek substansi, penerbitan penetapan pengecualian wajib Amdal oleh Dirjen KSDAE bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.
Pertama, Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 secara tegas mengklasifikasikan usaha bisnis PT TPB nomor KBLI:02209 dengan jenis usaha/kegiatan berupa pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi merupakan jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal.
Kedua, merujuk pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 02202013614380001 atas Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) PT TPB menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut masuk dalam kategori klasifikasi risiko tinggi dan berada dalam kawasan lindung.
Ketiga, kegiatan usaha penyediaan jasa pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi berupa leisure park, PT TPB merupakan kegiatan usaha yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan budaya serta potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dan menimbulkan kemerosotan sumber daya alam.
Ribut-ribut hutan wisata untuk pasar dan perlawanan warga
Pada 9 Maret 2026 warga Desa Bugbug Karangasem bersama petani Desa Bakbakan Gianyar hadir dalam acara Do'a Bersama Menjelang Putusan PTUN di Posko KTSM Hutan Batur (lbhbali.org/LBH Bali) Gejolak di TWA Hutan Batur terbilang muda dibanding bara konflik yang terjadi di TWA Hutan Tamblingan. Sejak 1999, TWA Hutan Tamblingan diproyeksi akan dibangun sarana wisata untuk menarik turis. Walaupun masif penolakan, tahun 2016 kembali beredar informasi bahwa pemegang izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Bali, PT Nusa Bali Abadi, akan membangun wahana atraksi di TWA tersebut. Warga Adat Dalem Tamblingan tak henti melawan atas proyek ini.
Ardana dalam wawancaranya dengan Project Multatuli menegaskan bahwa ekspansi perusahaan ke Alas Mertajati yang berstatus TWA Tamblingan telah menimbulkan perubahan dari tanah yang disakralkan menjadi tanah komersil, “Sebagai masyarakat adat, gempuran-gempuran yang kita dapat itu yaitu kedatangan investor-investor itu, ada yang pernah mau membuat kereta gantung di atas danau, di atas pura-pura kita. Kemudian membuat restoran apung di danau, ada yang mau buat villa dan sebagainya.”
Penetapan kawasan konservasi yang sewenang-wenang dan justru dibuka untuk pasar ini mendorong I Putu Ardana, Warga Adat Dalem Tamblingan bersama komunitas warga adat lainnya di Indonesia, melakukan gugatan permohonan uji materiil (judicial review) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).
Gugatan ini resmi teregistrasi dengan nomor perkara 262/PUU/PAN.MK/ARPK/2026 di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada 8 Juli 2026. Dalam proses persidangan, Pemohon menghadirkan saksi diantaranya yaitu pakar hukum tata negara, Charles Simabura, ahli hukum lingkungan, I Gusti Agung Made Wardana, aktivis lingkungan, Aleta Kornelia Baun, dan Asmania, pejuang keadilan iklim. Kini, gugatan telah sampai pada tahap Kesimpulan Presiden.
Klaim hutan wisata di TWA Hutan Batur maupun TWA Tamblingan, menunjukkan konservasi hutan sebagai penyediaan sarana produksi kapitalis di masa depan, yakni mengintegrasikan tanah warga adat pada kebutuhan pasar pariwisata. Tercerabutnya warga adat dari tanahnya, memaksa mereka masuk dalam sirkuit kapital industri pariwisata.
Ekowisata adalah sarana untuk mengekspos warga nonkapitalis terhadap pengaruh kapitalis, yang memungkinkan ekonomi pasar untuk berkembang di wilayah yang sebelumnya tidak dieksploitasi. Strategi konservasi neoliberal telah memberi tekanan kepada masyarakat lokal untuk mengkomodifikasi sumber daya mereka agar tidak dikecualikan dari atau untuk berpartisipasi dalam pasar yang lebih luas.
Dinamika sosial-politik yang terjadi mendorong mereka keluar dari ranah subsisten dan masuk ekonomi pasar. Ekowisata kemudian menjadi pasar lokal baru yang meningkatkan ketergantungan warga lokal terhadap wisatawan. Komodifikasi sumber daya alam dalam bentuk konservasi dirancang untuk mengintegrasikan daerah pedesaan ke pasar dunia.
Pentingnya penerapan protokol Padiatapa atas klaim hutan

Surat Petani Hutan Batur kepada pemerintah yang menerbitkan izin PBSWA PT Tanaya Pesona Batur (lbhbali.org/Koalisi Advokasi Petani Batur) Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memandatkan pentingnya partisipasi bermakna warga atas pembangunan melalui protokol Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (Padiatapa) atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai prinsip Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) yang termaktub dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
Mandat ini hadir sebagai standar hukum dan etik yang seharusnya dapat menjamin bahwa warga yang akan terkena dampak kebijakan atau proyek memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan diberi penjelasan atas keputusan yang diambil, sebelum proyek tersebut dijalankan. Maka, pemenuhan FPIC utamanya dalam upaya klaim hutan maupun dibukanya hutan untuk pasar adalah hak bagi masyarakat lokal yang wajib dipenuhi oleh negara maupun perusahaan.
FPIC memiliki empat unsur yaitu: Free (bebas), prinsip bebas mengacu pada persetujuan dengan sukarela, tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi. Prinsip ini juga termasuk proses yang diarahkan sendiri dari komunitas dan persetujuannya tidak dipaksakan oleh pihak lain; Prior (didahulukan), izin dari warga harus diperoleh secara memadai sebelum otorisasi atau inisiasi operasi apa pun, dan selama fase awal rencana pengembangan atau investasi, bukan hanya ketika persetujuan masyarakat dibutuhkan sebagai persyaratan; Informed (diinformasikan), informasi harus diberikan secara terbuka sebelum meminta persetujuan dan selama proses persetujuan berlangsung; Consent (dengan persetujuan), keputusan dibuat oleh pemegang hak dan melalui proses keputusan warga yang terkena dampak. Persetujuan harus dicari dan diberikan atau ditahan sesuai dinamika politik-administrasi formal atau informal yang spesifik.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi martabat manusia, maka pelaksanaan FPIC bukan sekadar prosedur administratif tambahan, melainkan prasyarat legitimasi mutlak bagi setiap keputusan. Dalam proses pengukuhan hutan, mulai dari penunjukan hingga penetapan kawasan, negara wajib melibatkan warga secara bermakna.
Ketiadaan atau manipulasi proses FPIC secara konsisten berujung pada kerusakan ekologis, hilangnya sumber penghidupan, konflik sosial, dan bahkan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan haknya. Rangkaian akibat itu seharusnya dapat dicegah apabila prinsip Free, Prior, Informed, Consent benar-benar dipenuhi sejak tahap perencanaan.
Oleh karena itu, sejumlah langkah menjadi penting untuk didorong: Pertama, evaluasi seluruh penetapan kawasan hutan yang memang diadopsi dari penunjukan kawasan hutan oleh Kolonial Hindia Belanda yang cenderung tidak melibatkan warga secara bermakna; Kedua, penuhi hak atas kebebasan menentukan nasib dalam hal penguasaan tanah adat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara; Ketiga, perlindungan hukum bagi warga dan pendamping yang mengadvokasi hak atas partisipasi, guna mencegah pembalikan posisi dari korban menjadi terlapor; serta Keempat, pengesahan payung hukum yang komprehensif, termasuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, untuk memastikan prinsip Padiatapa/FPIC memiliki kekuatan mengikat yang jelas dalam sistem hukum nasional Indonesia.
Referensi
"118 KK Desa Adat Sekartaji Nusa Penida Tuntut Pengembalian 250 Hektare Tanah Adat yang Berstatus Hutan Lindung". Balinews.id. Diakses Agustus 2026
"Apa itu Free, Prior, and Informed Consent?". Amnesty.id. Diakses Agustus 2026
"Ekofasisme ala Pentti Linkola". pslh.ugm.ac.id. Diakses Agustus 2026
"Ketika Masyarakat Adat Gugat UU Konservasi ke Mahkamah Konstitusi". Mongabay.co.id. Diakses Agustus 2026
"Mengurai Kompleksitas Pengakuan Hutan Adat Dalem Tamblingan". Kompas.id. Diakses Agustus 2026
"Menjaga Kelangsungan Hidup Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Ekosistem Batur Dari Ancaman Kerusakan dan Pencemaran: Tiga Petani Menggugat Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan atas Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL terhadap Bisnis PT Tanaya Pesona Batur". lbhbali.org. Diakses Agustus 2026
"Menuntut Hak Hutan dan Air: Kala Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali Jadi Turis di Tanah Sendiri". projectmultatuli.org. Diakses Agustus 2026.
"Resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi". un.org. Diakes Agustus 2026
Amirah, Ufiya. (2025). Laporan Riset Aksi tentang Konflik Agraria antara Petani Hutan Batur dengan PT Tanaya Pesona Batur. (Naskah Tidak Diterbitkan)
Kelly, A. B. (2011). Conservation Practice as Primitive Accumulation. The Journal of Peasant Studies, 38 (4), 683-701. London: Routledge
Peluso, Nancy. Lee. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Versi Terjemahan, Cetakan I. Jakarta: KONPHALINDO
Rachman, Noer Fauzi. (2017). Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Cetakan II. Yogyakarta: INSISTPress
Nagara, Grahat. (2023, 24 November). Notulensi Kelas Pengembangan Kapasitas Relawan LBH Bali dengan Topik ‘Pengukuhan Kawasan Hutan: Mendiskusikan Penguasaan Negara terhadap Tanah, Hutan, dan Hak Masyarakat di Dalamnya.’
Catatan Notulensi Sidang Gugatan Petani Batur Melawan Dirjen KSDAE Kemenhut di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 257/G/LH/2025/PTUN.JKT. Arsip Koalisi Advokasi Petani Batur.


















