Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Mahasiswa Bali Ikut Advokasi UMP, Akui Waswas sebagai Calon Pekerja

Kota Denpasar
3 min read
Mahasiswa Bali Ikut Advokasi UMP, Akui Waswas sebagai Calon Pekerja
Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Bali Tidak Diam terkait UMP Bali, Excel Bagaskhara mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru gelap. Sementara itu, Mahasiswi FH Undiknas, Onessy Trifena mengenakan kemeja hitam (IDN Times/Yuko Utami)
  • Mahasiswa Undiknas, Onessy Trifena, ikut mengadvokasi UMP Bali 2027 karena menilai UMP Rp3,2 juta menekan pekerja, terutama perantau yang membayar indekos Rp1,5–2 juta per bulan.
  • Koordinator Aliansi Bali Tidak Diam, Excel Bagaskhara, menyebut mahalnya indekos terkait gentrifikasi lahan, termasuk tingginya harga tanah dan unit yang dipengaruhi kepemilikan vila oleh warga asing ilegal.
  • Onessy menilai perempuan menghadapi beban kebutuhan berlapis di tengah UMP rendah dan menyuarakan kekhawatiran calon pekerja, termasuk lulusan sarjana yang sulit memperoleh pekerjaan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Proses advokasi besaran Upah Minimum Provinsi Bali (UMP) 2027, tidak hanya berasal dari kalangan pekerja. Lapisan calon pekerja, seperti mahasiswa juga dibuat waswas dengan angka UMP Bali saat ini Rp3,2 juta. Mahasiswa Fakultas Hukum Undiknas, Onessy Trifena, terpanggil untuk mengadvokasi isu UMP Bali.

Menurut Ones, UMP saat ini membuat pekerja kian terjepit. Khususnya bagi pekerja yang harus merogoh kocek bulanan demi istirahat di indekos.

“Kalau dari pandangan mahasiswa sendiri apalagi banyak pekerja dari luar-luar juga yang ngekos untuk range-nya Rp1,5 sampai 2 juta dengan UMP kita yang Rp3,2 itu sangat tidak masuk akal,” ujar Ones kepada IDN Times di depan Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Jumat (20/11/2026).

  1. 1. Gentrifikasi dan harga indekos di Bali

    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

    Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Bali Tidak Diam, Excel Bagaskhara, menyertai pernyataan Ones. Indekos mahal bagi Excel adalah bukti nyata bahwa gentrifikasi terjadi di Bali. Loretta Lees dalam buku Gentrification, mengartikan kata ini sebagai bentuk transformasi kelas sosial atau daerah kosong di kawasan tengah kota menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersial.

    Menurut Jurnal Ilmiah Does Gentrification Help or Harm Urban Neighbourhoods? ditulis Atkinson, gentrifikasi secara positif dibutuhkan sebagai upaya merevitalisasi dan perbaikan kondisi perkotaan.

    Kondisi wilayah yang pada awalnya merupakan kawasan yang tidak sehat dan terkhususnya tidak ramah secara lingkungan, dapat mengalami perbaikan kualitas dengan melalui proses gentrifikasi. Sementara buku-buku ini memaparkan hal berbeda. Social Justice and the City ditulis Harvey D dan Uneven Development: Natural, Capital, and the Production of Space karya Neil Smith, memaparkan sisi negatif gentrifikasi sebagai penyebab dari munculnya jurang ketimpangan dan masalah terkait keadilan sosial.

    Pemusatan pembangunan pada kebutuhan kelompok kelas menengah ke atas menjadikan kian tersingkirkannya keberadaan kelompok marjinal. Hal ini membawa masalah ketidakadilan dalam pembentukan ruang kota.

    “Kalau masalah itu gentrifikasi memang nyata di Bali, maksudnya gentrifikasi lahan. Tapi aku pikir itu lumayan kebijakan yang berbeda ya. Mahalnya harga kosan dipengaruhi gentrifikasi, banyaknya warga asing ya secara ilegal punya tanah, punya vila, kemudian membuat harga tanah dan unit itu sangat tinggi,” papar Excel.

  2. 2. Calon pekerja hingga pekerja perempuan berpotensi terdampak UMP mini

    anak muda bekerja.jpeg
    Ilustrasi anak muda di Bali kelelahan bekerja. (IDN Times/Yuko Utami)

    Sebagai perempuan, Ones merasa bahwa perempuan menghadapi kerentanan berlapis dari UMP mini Rp3,2 juta di Bali. Meningkatnya harga kebutuhan beserta pajak pembalut, menambah beban perempuan.

    “Apalagi perempuan, belum lagi makeup-nya, skincare-nya, juga, banyak kebutuhan perempuan. Kayak perbulannya juga, apalagi pembalut sekarang kena pajak,” papar Ones. 

    Meskipun belum bekerja, Ones terpanggil mengadvokasi isu UMP Bali karena sebagai calon pekerja, memastikan upah layak adalah keharusan.

    “Saya juga sebagai mahasiswa akan juga bekerja juga seperti buruh-buruh yang lain juga. Oleh karena itu, saya juga memikirkan masa depan mahasiswa-mahasiswa yang lain,” kata dia.

    Fenomena lulusan sarjana sulit mendapatkan pekerjaan juga menjadi kekhawatirannya. Meski khawatir, Ones menegaskan tetap bersuara terhadap kegelisahan anak muda adalah hal krusial.

    “Apalagi banyak banget sekarang mahasiswa yang sudah lulus sarjana itu banyak banget yang nganggur. Oleh karena itu, saya rasa saya juga perlu untuk mewakili suara-suara mahasiswa untuk kenaikan UMP ini,” imbuhnya.

Related Articles

See More