418 Unit Rumah di Buleleng Dapat Bantuan Perbaikan Tahun Depan

Kepala Dinas Perkimta, Nyoman Surattini, mengatakan verifikasi calon penerima bantuan RTLH di Buleleng tidak hanya di atas kertas saja. Pihaknya langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi rumah yang diusulkan. Hasilnya, mayoritas rumah yang lolos verifikasi memang dalam kondisi rusak berat. Sehingga sangat layak untuk mendapatkan bantuan.

“Dari ribuan usulan, kami lakukan seleksi berdasarkan kelengkapan administrasi dan kondisi fisik rumah. Yang benar-benar memenuhi syarat hanya 418 unit. Besar kemungkinan semuanya bisa ditangani pada 2026,” kata Surattini dalam rilisnya, Senin (28/7/2025).

Menurut Surattini, program ini menggunakan skema bantuan sosial senilai Rp20 juta per unit, dan disalurkan melalui rekening khusus atas nama penerima bantuan. Dana tersebut tidak bisa dicairkan bebas, melainkan hanya digunakan untuk proses pembangunan.

“Dana bantuan tidak bisa diambil tunai begitu saja, dicairkan bertahap sesuai progres pembangunan,” ucapnya.

Dana bantuan tersebut ada dana tukang senilai Rp2,5 juta yang dapat dicairkan setelah rumah benar-benar selesai. Melalui mekanisme ini, Surattini ingin memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Sementara, progres tahun 2025 ada sebanyak 111 unit RTLH dalam proses pembangunan. Sekitar 50 persen dari unit itu telah rampung sepenuhnya, sisanya dalam tahap penyelesaian. Tambahan 20 unit lainnya akan digarap melalui anggaran perubahan tahun berjalan.

“Target penyelesaian tetap di akhir tahun. Kalaupun ada yang sedikit lewat, itu masih bisa ditoleransi karena ini bantuan sosial. Yang penting tuntas dan sesuai kualitas,” kata dia.

Warga Buleleng diimbau untuk memahami mekanisme pengusulan bantuan RTLH. Sejak beberapa tahun terakhir, usulan tidak diterima langsung dari individu, melainkan harus melalui pemerintah desa.

“Yang paling tahu kondisi rumah warga adalah kepala desa. Makanya, kami hanya menerima usulan resmi dari desa. Saat verifikasi pun kami selalu didampingi aparat desa,” sambungnya.

Batas waktu pengusulan RTLH untuk ditangani pada tahun 2026 adalah Maret 2025. Ia berharap semua perangkat desa dan kecamatan memahami prosedur serta bertanggung jawab atas data yang diusulkan.

“Kami berharap warga penerima dan aparat desa punya semangat yang sama, dari saat mengusulkan hingga saat rumah benar-benar dibangun. Ini bantuan sosial, jadi tanggung jawab juga ada di penerima,” kata Surattini.