Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Massa aksi Aliansi Bali Tidak Diam yang terdiri dari berbagai serikat pekerja hingga mahasiswa, mendesak Gubernur Bali memutuskan UMP Bali 2027 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali. (IDN Times/Yuko Utami)
  • Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi dan audiensi, mendesak Gubernur Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 Rp4.559.886 sesuai hasil voting Dewan Pengupahan.
  • Rekomendasi Rp4.559.886 disebut kenaikan tertinggi sejak reformasi, meski belum mencapai KHL Bali; massa menilai UMP saat ini Rp3,2 juta tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.
  • Koster mempertimbangkan UMP Rp4,2 juta demi menjaga operasional perusahaan, sementara keputusan melalui SK Gubernur dijadwalkan ditandatangani pada 21 November 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi dan audiensi terbuka untuk mendesak penetapan UMP Bali 2027 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.886.
  • Who?
    Aliansi Bali Tidak Diam, serikat pekerja, mahasiswa, Gubernur Bali Wayan Koster, serta pejabat Pemprov Bali dan Kapolresta Denpasar terlibat dalam audiensi.
  • Where?
    Aksi dan audiensi berlangsung di depan serta di dalam Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
  • When?
    Massa tiba sekitar pukul 10.15 Wita pada Jumat, 20 November 2026. SK Gubernur Bali mengenai UMP Bali 2027 dijadwalkan ditandatangani Sabtu, 21 November 2026.
  • Why?
    Pekerja menilai UMP Bali saat ini Rp3,2 juta tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dan mendesak kenaikan mendekati KHL Bali, yang disebut berada pada angka Rp5,6 juta.
  • How?
    Sekitar 10 perwakilan massa berdialog dengan gubernur. Belum tercapai kesepakatan: Koster mempertimbangkan Rp4,2 juta, sedangkan pekerja meminta rekomendasi Rp4.559.886 diterapkan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Para pekerja dan mahasiswa datang ke kantor Gubernur Bali. Mereka minta upah minimum tahun 2027 jadi Rp4,56 juta. Gubernur Wayan Koster sedang memilih angka terbaik. Ia mempertimbangkan Rp4,2 juta karena takut perusahaan kesulitan. Besok ia akan menandatangani keputusan upah baru.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Proses penetapan UMP Bali 2027 memperlihatkan ruang dialog yang terbuka antara pekerja, pemerintah, dan unsur Dewan Pengupahan. Aspirasi kenaikan disampaikan langsung kepada gubernur, sementara rekomendasi hasil voting mendapat perhatian dalam pertimbangan keputusan. Adanya beberapa opsi juga menunjukkan upaya mencari titik yang memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus keberlangsungan operasional perusahaan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Teriknya sinar matahari di Bali selaras dengan semangat para pekerja dari berbagai serikat pekerja hingga mahasiswa, yang menyuarakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali. Mereka tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam (Bali Sing Nengil) dengan agenda Seruan Aksi dan Audiensi Terbuka dengan Gubernur Bali Mengawal UMP Bali. Massa aksi tiba di depan Kantor Gubernur Bali sekitar pukul 10.15 Wita, dan sebagian besar mengenakan kaus hitam, Jumat (20/11/2026).

Beberapa menit setelah berorasi, 10 orang perwakilan massa aksi memasuki Kantor Gubernur Bali sekitar pukul 10.30 Wita. Gubernur Bali, Wayan Koster, duduk bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bali, Ida Bagus Setiawan; Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Kadis Satpol PP) Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi; dan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Denpasar, I Wayan Winaya.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi, menjelaskan aksi ini untuk mendesak Gubernur Bali menetapkan besaran UMP Bali sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yakni sebesar Rp4.559.886.

“Hasil voting dewan pengupahan Rp4.559.886. Kangan sampai Bapak Gubernur yang kita cintai ini tidak sepihak dengan rakyat,” ujar Dewa Rai.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, hanya memiliki waktu sehari, sebelum besok pada Sabtu, 21 November 2026 Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali terkait UMP Bali 2027 ditandatangani.

1. Serikat buruh berharap Gubernur Bali tidak masuk angin

Perwakilan serikat buruh audiensi dengan jajaran Pemprov Bali terkait besaran UMP Bali pada Jumat, 20 November 2026 di Kantor Gubernur Bali. (IDN Times/Yuko Utami)

Menurut kesaksian Dewa Rai, sepanjang berada di Dewan Pengupahan Bali yang berisi pihak pekerja, perusahaan, akademis, dan pemerintah, baru kali ini ada voting yang memihak pekerja. Kata Dewa Rai, hasil voting terbanyak Dewan Pengupahan Provinsi Bali terkait UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.886.

Angka rekomendasi ini juga telah tersebar luas di masyarakat, sehingga Dewa Rai menilai UMP telah menjadi isu publik dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya pekerja di Bali. Pihaknya akan terus mengawal besaran UMP di Bali hingga proses keluarnya SK Gubernur Bali.

“Ya, mudah-mudahan beliau tidak masuk angin dan tentunya beliau komitmen dengan apa yang disampaikan oleh rakyatnya, komitmen dengan apa yang beliau dengar langsung hari ini disampaikan di hadapan Bapak Gubernur,” kata dia.

Ia menegaskan advokasi kenaikan UMP di Bali ini tidak hanya untuk masyarakat Bali, melainkan untuk seluruh pekerja yang mencari penghidupan di Bali.

“Jadi jangan sampai kita mengotak-ngotakkan bahwa kenaikan upah ini akan kemudian menyingkiran pekerja lokal, saya pikir itu sangat sesat dan tidak bisa dipertanggung jawabkan," tegasnya.

2. Rekomendasi UMP Bali 2027, kenaikan tertinggi sejak reformasi

Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Bali Tidak Diam terkait UMP Bali, Excel Bagaskhara mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru gelap. (IDN Times/Yuko Utami)

Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Bali Tidak Diam, Excel Bagaskhara, menyampaikan rekomendasi UMP Bali 2027 memang belum menyentuh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali. Namun, angka Rp4.559.886 adalah yang tertinggi sejak reformasi.

“Memang betul kita belum mencapai KHL, tapi yang perlu sama-sama dipahami kenaikan dari Rp3,2 juta ke Rp4,5 juta kenaikannya 1,25 persen, satu yang tertinggi sejak reformasi. Kita selama 10 tahun kemarin upah terkunci tidak pernah di atas KHL,” papar Excel.

Menurutnya besaran UMP Bali Rp3,2 juta saat ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat Bali. 

“Masyarakat Bali ada adat istiadat yang dirawat dan itu tidak masuk dalam komponen perhitungan KHL. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak masuk akalnya UMP yang berlaku di Bali. Banyak masyarakat Bali terjerat utang, tersisih, banyak masyarakat Bali memilih ke luar negeri,” tuturnya.

Saat diskusi antara perwakilan massa aksi dengan Pemprov Bali, tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gubernur Bali tetap dengan angka Rp4,2 juta, sementara massa aksi dari berbagai serikat pekerja mendesak UMP Bali mendekati nilai KHL Bali Rp5,6 juta.

3. Gubernur Bali pertimbangkan besaran UMP Bali 2027 Rp4,2 juta

Gubernur Bali, Wayan Koster mengenakan kemeja endek berwarna merah tua dihadapkan massa aksi. (IDN Times/Yuko Utami)

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan besaran UMP Bali 2027 sebesar Rp4,2 juta di depan massa aksi dan awak media. Meskipun demikian, Ia mengaku waswas dengan kenaikan signifikan akan berdampak pada operasional perusahaan sebagai pemberi upah.

“Jangan sekaligus dihantam, kasihan juga perusahaannya, ada yang survive tapi saya takut operasionalnya menurun dia,” jelas Koster.

Menurutnya, besaran UMP Bali Rp4,2 juta akan menjadi standar acuan yang mumpuni pada 2028 mendatang. Sehingga tahun tersebut, UMP Bali dapat menyentuh angka Rp5 juta. 

Koster menyadari penghitungan UMP dengan formula rumus pengupahan membuat UMP tetap rendah. Ia juga mempertimbangkan pendekatan KHL Bali sebagai basis penghitungan UMP Bali.

“Berikan saya waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan harapan dari kawan-kawan untuk memutuskan rekomendasi sesuai dewan pengupahan, best practicenya seperti itu,” kata dia.

Ketika diskusi bersama Dewan Pengupahan Bali, Koster memaparkan ada berbagai unsur di dalamnya. Saat itu setiap pihak datang dengan usulan UMP yang berbeda-beda. Kata Koster ada empat opsi yang muncul. Spsi pertama Rp3,5 juta, opsi kedua Rp3,8 juta, opsi ketiga Rp4,5 juta, dan opsi keempat Rp5,6 juta. Selama voting, opsi ketiga yang lebih unggul.

“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi, kan pasti begitu. Itu rumusan dari zaman dulu, sejak lahir. Maka itu harus dikompromikan,” ujar Koster. 

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More