Klungkung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung mulai ikut mengambil langkah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 atau virus corona. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lantas menggelar rapat terkait penanganan COVID-19, Senin (30/3).
Dari hasil rapat itu, ada sejumlah anggaran di Sekretariat DPRD yang dipangkas untuk membantu penanganan virus corona di Klungkung. Bahkan jumlah anggaran yang dipangkas mencapai Rp1,9 miliar lebih.
Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, mengungkapkan rapat pimpinan AKD sengaja dilakukan untuk melalukan pemetaan anggaran guna penanganan COVID-19 di Klungkung. Nantinya ada beberapa pos anggaran di lembaga dewan yang akan dipangkas, dan digunakan oleh eksekutif khusus untuk menangani COVID-19.
"Kami lihat masalah COVID-19 ini semakin genting, dan Pemkab butuh anggaran untuk ini. Kami di dewan punya inisiatif untuk pangkas anggaran lembaga dewan, dan dapat dimanfaatkan untuk penangnan COVID-19," ujar AA Gde Anom, Selasa (31/3).
Jumlah anggaran Sekretariat DPRD yang dipangkas sebesar Rp1.947.150.000. Ada beberapa program kegiatan yang dipangkas. Paling besar adalah perjalanan dinas keluar seperti pengawasan ke Nusa Penida Rp337 juta, dan perjalanan dinas pimpinan sebanyak Rp312.300.000.
Anggaran lain yang juga dipangkas adalah undangan pimpinan Rp265 juta, pansus Rp200 kuta, dan konsultasi pimpinan sampai Rp250 juta.
Selain itu ada juga anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekretariat DPRD dipangkas sebesar Rp150 juta, dan fasilitas rapat-rapat di DPRD sebesar Rp176.600.000.
"Paling banyak yang kita potong adalah perjalanan dinas. Kami harap ini bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 di Klungkung," jelas AA Gde Anom.
Ia mengatakan, hal yang paling darurat dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung adalah masker, dan alat pelindung diri (APD) untuk merawat pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19.
"Saya dapat informasi dari rumah sakit. Setiap harinya pihak rumah sakit membutuhkan paling tidak 15 set alat pelindung diri. Ini yang harus kita penuhi," tegas AA Gde Anom.
Ia mempersilakan kepada eksekutif (Pemerintah) supaya menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan COVID-19.
“Kami persilakan Pemkab menggunakan anggaran itu. Kami tidak akan terlalu ikut intervensi, asal untuk dipakai menanggulangi penyebaran virus corona. Kita tahu di rumah sakit kita kekurangan alat pelindung diri, masker dan lainnya,” jelasnya lagi.