Ratusan Warga Jembrana Mengungsi, Pendataan BPS Tetap Berjalan

Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Jembrana menyasar 81.648 keluarga. Pendataan dilakukan di 41 desa dan 10 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, pendataan dilakukan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Namun baru beberapa hari pendataan, terjadi musibah banjir bandang di wilayah Jembrana. Dilaporkan lebih dari seratus warga yang mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka.

Kepala BPS Provinsi Bali, Hanif Yahya, saat dikonfirmasi terkait kondisi ini mengatakan bahwa bencana tidak menghalangi proses pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). BPS tetap berupaya utuk menyelesaikan dengan tepat waktu.

"Kami melalui BPS Jembrana akan koordinasi dengan Pemkab Jembrana terkait kondisi force majeur ini," ujar Hanif Yahya, Kamis (21/10/2022).

Hanif Yahya juga menjelaskan untuk pendataan awal Regsosek di Jembrana, melibatkan sebanyak 442 orang. Diharapkan jumlah petugas tersebut mampu menuntaskan pendataan selama sebulan.

Sementara terkait kondisi pasca bencana di Jembrana, Hanif Yahya menjelaskan bahwa pihaknya masih memantau kondisi. Apabila pendataan dalam keadaan force majeur, dibutuhkan petugas tambahan untuk pendataan dan akan dikerahkan pegawai organik BPS.

"Petugas (Regsosek) di Jembrana ada 442 orang. Jika diperlukan nanti, pegawai organik BPS akan turun. Kami masih memantau kondisinya," jelas Hanif Yahya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini BPS tengah menjalankan pendataan terhadap 1.180.703 keluarga di Bali untuk Regsosek 2022. Waktu pelaksanaan untuk pengambilan data dimulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022. BPS Provinsi Bali menyasar sembilan kabupaten/kota di Bali, dengan 57 kecamatan, dan 716 desa.

Dengan waktu pendataan sebulan, total dikerahkan sebanyak 5.984 petugas yang melakukan pendataan di Bali. Variabel-variabel yang didata meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi.

Saat pertemuan dengan awak media di Denpasar pada Selasa (11/10/2022) lalu, Hanif Yahya mengatakan bahwa para petugas hanya diberikan waktu satu bulan karena hal itu sudah berdasarkan uji coba. Ia pun menekankan, walaupun hanya satu bulan, namun dipastikan hasilnya akan akurat dan sesuai.