10 Potret Demo Warga Serangan Denpasar Tolak Portal Masuk Desa Wisata

Warga Banjar Kawan dan Banjar Kaja disebut keberatan dan menolak pemasangan portal masuk ke wilayah mereka. Portal tersebut diaplikasikan berbayar. Hanya saja saat dikonfirmasi, baik pihak warga maupun Desa Adat dan kepolisian menolak untuk memberikan keterangan. Meskipun akhirnya kerumunan sudah dibubarkan, mereka tetap tidak memberikan konfirmasi atas peristiwa penolakan itu. 

Sementara itu, Kasi Data dan Program Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar (PD Parkir), I Made Ardana, hanya mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan warga ini bukan ranahnya. Melainkan ranah pimpinan Desa Adat. Ia menyampaikan pemasangan portal ini berdasarkan permohonan dari Desa Adat untuk menyelenggarakan parkir bersistem, yakni pada Februari 2021 lalu.

“Pintu masuknya di sini, dua portal. Motor, mobil bisa masuk di sini. Pintu ke luarnya di sini dan di ujung sana. Empat,” ungkapnya.

Perangkat portal berbayar masuk Desa Wisata Serangan tersebut sudah dipasang pada akhir Agustus 2021. Dalam pelaksanannya, bekerja sama dengan pihak rekanan provider yaitu secure parking atau SPI. Baik untuk penyediaan peralatan, IT, dan lain sebagainya.

“Dipasangnya itu tiga hari yang lalu,” jelas I Made Ardana.

Selanjutnya, pihak PD Parkir Kota Denpasar meminta waktu tiga hari sejak tanggal 1 September 2021 untuk melakukan sosialisasi terkait dengan hal ini. I Made Ardana menyebut pelaksanaan sosialisai yang mereka lakukan sebelumnya, telah berjalan lancar. Ia mengaku tidak mengira akan terjadi hal semacam ini.

“Tanggal 1 sampai tanggal 3 kami sosialisai, kepada warga, kepada masyarakat yang berkunjung ke sini. Kami sudah berjalan sosialisainya,” jelasnya.

Portal ini rencananya akan dioperasikan pada Sabtu (4/9/2021) mendatang. “Tanggal 4 rencananya kami sudah berbayar. Sesuai dengan tarif,” jelasnya.

Menurut I Made Ardana, untuk membedakan warga setempat dan wisatawan atau pengunjung, disediakan kartu member bagi warga setempat. Diperkirakan ada sebanyak 1.000 kendaraan milik warga setempat yang difasilitasi gratis saat melewati portal ini. Selain warga setempat, pihak sekolah juga digratiskan.

“Setiap warga kami kasih member. Nomor kendaraan kami catat semua. Ada seribu lebih kendaraan warga yang tidak bayar,” jelasnya.

I Made Ardana mengatakan kartu member tersebut sudah dibagikan kepada warga setempat. Namun beberapa warga memang belum mendapatkannya karena beberapa dari mereka secara teknis dianggap belum paham dan tidak kooperatif.

“Sudah. Sambil jalan kami mau benahi itu,” jelasnya.

Besaran tarif parkir yang ditetapkan untuk wisatawan atau pengunjung adalah Rp5 ribu untuk mobil, Rp2 ribu untuk motor, Rp10 ribu untuk truk, dan bus dikenakan biaya Rp20 ribu.

Dalam upaya penyelesaian masalah ini, pihak PD Parkir menyerahkan sepenuhnya ke Bendesa Adat Serangan. I Made Ardana menekankan bahwa pihaknya hanya terkait dengan masalah teknis perparkiran asas legalitas parkir di Kota Denpasar saja.

“Terkait dengan tidak setujunya warga, itu kami serahkan ke Jro Bendesa. Karena itu ranahnya Jro Bendesa. Pimpinan desa yang membawahi banjar-banjar adat itu,” ungkapnya.

I Made Ardana mengungkapkan bahwa peruntukan pendapatan parkir ini dianggapnya sudah bagus. Pemerintah dinilai telah berupaya membantu pendapatan asli desa agar potensi parkirnya optimal masuk desa.

Dari 100 persen pendapatan yang dikelola, setelah dikurangi pajak parkir, sebanyak 70 persennya masuk ke desa. Sisanya, 30 persen diberikan ke Dinas Perhubungan.

“Pembagian 70 (persen) ke desa (pendapatan bersih). Sedangkan 20 persen dari kotor pajak parkirnya dulu dipotong. Setelah itu dikurangi biaya-biaya. Nett, baru dibagi 70 persen ke desa,” jelasnya.