Surat Petani Hutan Batur kepada pemerintah yang menerbitkan izin PBSWA PT Tanaya Pesona Batur (lbhbali.org/Koalisi Advokasi Petani Batur)
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memandatkan pentingnya partisipasi bermakna warga atas pembangunan melalui protokol Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (Padiatapa) atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai prinsip Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) yang termaktub dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
Mandat ini hadir sebagai standar hukum dan etik yang seharusnya dapat menjamin bahwa warga yang akan terkena dampak kebijakan atau proyek memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan diberi penjelasan atas keputusan yang diambil, sebelum proyek tersebut dijalankan. Maka, pemenuhan FPIC utamanya dalam upaya klaim hutan maupun dibukanya hutan untuk pasar adalah hak bagi masyarakat lokal yang wajib dipenuhi oleh negara maupun perusahaan.
FPIC memiliki empat unsur yaitu: Free (bebas), prinsip bebas mengacu pada persetujuan dengan sukarela, tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi. Prinsip ini juga termasuk proses yang diarahkan sendiri dari komunitas dan persetujuannya tidak dipaksakan oleh pihak lain; Prior (didahulukan), izin dari warga harus diperoleh secara memadai sebelum otorisasi atau inisiasi operasi apa pun, dan selama fase awal rencana pengembangan atau investasi, bukan hanya ketika persetujuan masyarakat dibutuhkan sebagai persyaratan; Informed (diinformasikan), informasi harus diberikan secara terbuka sebelum meminta persetujuan dan selama proses persetujuan berlangsung; Consent (dengan persetujuan), keputusan dibuat oleh pemegang hak dan melalui proses keputusan warga yang terkena dampak. Persetujuan harus dicari dan diberikan atau ditahan sesuai dinamika politik-administrasi formal atau informal yang spesifik.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi martabat manusia, maka pelaksanaan FPIC bukan sekadar prosedur administratif tambahan, melainkan prasyarat legitimasi mutlak bagi setiap keputusan. Dalam proses pengukuhan hutan, mulai dari penunjukan hingga penetapan kawasan, negara wajib melibatkan warga secara bermakna.
Ketiadaan atau manipulasi proses FPIC secara konsisten berujung pada kerusakan ekologis, hilangnya sumber penghidupan, konflik sosial, dan bahkan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan haknya. Rangkaian akibat itu seharusnya dapat dicegah apabila prinsip Free, Prior, Informed, Consent benar-benar dipenuhi sejak tahap perencanaan.
Oleh karena itu, sejumlah langkah menjadi penting untuk didorong: Pertama, evaluasi seluruh penetapan kawasan hutan yang memang diadopsi dari penunjukan kawasan hutan oleh Kolonial Hindia Belanda yang cenderung tidak melibatkan warga secara bermakna; Kedua, penuhi hak atas kebebasan menentukan nasib dalam hal penguasaan tanah adat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara; Ketiga, perlindungan hukum bagi warga dan pendamping yang mengadvokasi hak atas partisipasi, guna mencegah pembalikan posisi dari korban menjadi terlapor; serta Keempat, pengesahan payung hukum yang komprehensif, termasuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, untuk memastikan prinsip Padiatapa/FPIC memiliki kekuatan mengikat yang jelas dalam sistem hukum nasional Indonesia.
Referensi
"118 KK Desa Adat Sekartaji Nusa Penida Tuntut Pengembalian 250 Hektare Tanah Adat yang Berstatus Hutan Lindung". Balinews.id. Diakses Agustus 2026
"Apa itu Free, Prior, and Informed Consent?". Amnesty.id. Diakses Agustus 2026
"Ekofasisme ala Pentti Linkola". pslh.ugm.ac.id. Diakses Agustus 2026
"Ketika Masyarakat Adat Gugat UU Konservasi ke Mahkamah Konstitusi". Mongabay.co.id. Diakses Agustus 2026
"Mengurai Kompleksitas Pengakuan Hutan Adat Dalem Tamblingan". Kompas.id. Diakses Agustus 2026
"Menjaga Kelangsungan Hidup Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Ekosistem Batur Dari Ancaman Kerusakan dan Pencemaran: Tiga Petani Menggugat Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan atas Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL terhadap Bisnis PT Tanaya Pesona Batur". lbhbali.org. Diakses Agustus 2026
"Menuntut Hak Hutan dan Air: Kala Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali Jadi Turis di Tanah Sendiri". projectmultatuli.org. Diakses Agustus 2026.
"Resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi". un.org. Diakes Agustus 2026
Amirah, Ufiya. (2025). Laporan Riset Aksi tentang Konflik Agraria antara Petani Hutan Batur dengan PT Tanaya Pesona Batur. (Naskah Tidak Diterbitkan)
Kelly, A. B. (2011). Conservation Practice as Primitive Accumulation. The Journal of Peasant Studies, 38 (4), 683-701. London: Routledge
Peluso, Nancy. Lee. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Versi Terjemahan, Cetakan I. Jakarta: KONPHALINDO
Rachman, Noer Fauzi. (2017). Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Cetakan II. Yogyakarta: INSISTPress
Nagara, Grahat. (2023, 24 November). Notulensi Kelas Pengembangan Kapasitas Relawan LBH Bali dengan Topik ‘Pengukuhan Kawasan Hutan: Mendiskusikan Penguasaan Negara terhadap Tanah, Hutan, dan Hak Masyarakat di Dalamnya.’
Catatan Notulensi Sidang Gugatan Petani Batur Melawan Dirjen KSDAE Kemenhut di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 257/G/LH/2025/PTUN.JKT. Arsip Koalisi Advokasi Petani Batur.