Badung, IDN Times - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menyampaikan bahwa Polri mendapatkan sejumlah amanat dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Arahan tersebut disampaikan saat Rapat Kasatwil di Kempinski Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (3/12/2021)
Polri mengadakan rapat di Bali dalam upaya menyatukan persepsi dan mempersiapkan agenda-agenda penting yang harus dilakukan pada akhir tahun 2021 maupun di awal tahun 2022. Apa saja pesan Jokowi untuk Polri?
Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan Presiden Jokowi mengingatkan tentang penanganan COVID-19 saat ini, terutama adanya varian baru Omicron. Meskipun Indonesia sudah termasuk sebagai negara dengan penanganan kasus COVID-19 yang cukup baik. Namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak boleh abai.
Sebagaimana diketahui, varian Omicron memiliki kekuatan penularan 5 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Selain itu, diingatkan pula terkait percepatan vaksinasi saat ini, terutama bagi para lansia.
"Kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai. Meskipun saat ini Indonesia di posisi yang boleh dikatakan cukup baik dalam hal penanganan COVID-19. Termasuk salah satu negara yang sudah menduduki level 1," jelasnya.
Pandemik COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan dan memberikan dampak ekonomi yang cukup sulit bagi Indonesia. Karenanya, diperlukan kehati-hatian agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga dan keempat.
Menurut Irjen Pol Dedi Prasetyo, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi.
"Oleh karena itu, Polri diperintahkan untuk menjaga dan mengawal investasi yang ada di Indonesia ya. Karena investasi memiliki daya dukung untuk pertumbuhan ekonomi skala nasional," jelasnya.
Polri juga diminta menjaga stabilitas keamanan untuk menghadapi sejumlah event internasional ke depan. Termasuk perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
"Indonesia satu-satunya negara berkembang yang pertama kali diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan G20," jelas Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Polri yang berkolaborasi dengan stakeholder lainnya diminta harus mampu membantu mengawal G20 dengan sangat baik.
Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan Polri diminta harus menyikapi perkembangan dinamika masyarakat terkait dengan masalah penegakan hukum dan kebebasan menyampaikan pendapat.
"Ini penting ya. Karena Polri harus betul-betul menjadi garda terdepan di dalam mewujudkan negara hukum. Harus sensitif dan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas," jelasnya.
Penegakan hukum di kalangan masyarakat kecil juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai Polri menekan masyarakat kecil hingga mengganggu rasa keadilan.
Menurut Irjen Pol Dedi Prasetyo, Jokowi juga mengapresiasi kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk mural.
Polri disebut sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan sebagai upaya penyampaian pendapat di muka publik, di antaranya rencana menggelar lomba orasi unjuk rasa.
"Polri juga membuka diri terhadap kritik ya, dengan langsung mengaktualisasikan menggelar kegiatan perlombaan mural. Ini apresiasi Bapak Presiden," jelasnya.