Denpasar, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah menggodok mekanisme pemberian bantuan untuk siswa SMA (sekolah menengah atas) kurang mampu. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan mekanisme pemberian bantuan tersebut.
“Lagi disiapkan. Sudah diterapkan dianggarkan perubahan,” ujar Koster setelah Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, pada Jumat (25/9/2026).
Koster menjelaskan ada berbagai instansi pemerintahan yang terlibat dalam penyusunan mekanisme ini. Mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Sosial Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali. Ia menegaskan bahwa siswa SMA yang tidak mampu menjadi prioritas penerima bantuan dari anggaran perubahan.
“Mekanisme sedang dibahas, sabar dulu, yang miskin diprioritaskan,” kata dia.
Sementara, siswa SD dan SMP saat ini masih menjadi kewenangan kabupaten/kota di Bali.
“Nanti mau dirapatkan dulu sama kabupaten/kota,” lanjutnya.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menjelaskan hal senada tentang prioritas anak SMA tidak mampu, sebagai indikator utama penerima bantuan pendidikan.
“Terutama miskin itu poin besarnya,” tegasnya.
Saat ditanya penggunaan desil sebagai satu indikator, Wesnawa mengungkap desil akan menjadi satu alat verifikasi bantuan.
“Nanti kita verifiednya sama itu (desil). Nanti tunggu Pak Gub ya,” imbuhnya.
Wesnawa menegaskan program ini terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), karena tidak bisa berjalan secara parsial.
“Nanti Pak Gub akan launching karena programnya terintegrasi OPD di satu kesatuan yang utuh,” ungkap Wesnawa.
Prioritas penerima bantuan anggaran perubahan tahun ini yaitu siswa SMA negeri di Bali. Perluasan penerima bantuan pendidikan akan dilakukan tahun 2027.
“Untuk di perubahan kita ambil negeri dulu. Nanti kita ajak SMK swasta, kita ajak duduk. Karena baseline-nya Dapodik, jadi tidak melihat negeri-swasta,” jelasnya.