Badung, IDN Times - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Selasa (17/11/2026) siang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan LPS dalam menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).
"Kesepakatan untuk juklak pertukaran data informasi dan dokumen lainnya yang terkait dengan program penjaminan polis merupakan antisipasi kalau program itu diaktivasi. Program penjaminan polis akan mulai dilaksanakan selambat-lambatnya Januari 2028," ungkapnya.