Denpasar, IDN Times – Tonggak kepemimpinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali resmi berpindah tangan. Direktur Eksekutif Walhi Bali periode 2022-2026 terpilih adalah Made Krisna 'Bokis' Dinata.
Momentum pergantian pengurus WALHI Bali ini dilakukan pada Minggu (6/3/2022), dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) di Renon, Denpasar. Bagaimana komitmen Bokis dalam memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang berkeadilan bagi rakyat?
Bokis menyebutkan bahwa momentum pergantian pimpinan WALHI Bali tidak mengubah semangat perjuangan untuk terus mengawal dan mengadvokasi berbagai proyek ekstraktif yang merusak alam. Terlebih ternyata masa pandemik tak mengubah ambisi penguasa dalam menambah deretan infrastruktur yang merusak alam.
"Justru pandemik senyatanya menjadi momentum untuk mengebut banyak proyek yang merusak lingkungan," tungkasnya.
Bokis menegaskan, bahwa WALHI Bali merupakan rumah bagi siapa saja yang memiliki cita-cita serta semangat dalam menjaga lingkungan agar tetap Berkeadilan dan Lestari.
Selain Direktur terpilih, Dewan Daerah terpilih lainnya untuk periode 2022 sampai 2026 adalah Dewa Putu Alit Sunarya, Pace Umbu Remu Samapati Anduwatju, dan I Made Juli Untung Pratama.
Bokis menyebutkan ada sebanyak 98 subak yang terancam serta ratusan hektare lahan pertanian dan hutan akan tergerus oleh infrastruktur Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek ini mengancam lahan pertanian produktif, memicu krisis beras di Bali, serta eksistensi subak sebagai budaya tradisional dan identitas Bali.
“Merupakan suatu ancaman yang mesti dikawal jika kita masih ingin mempertahankan Budaya Bali serta kesejahteraan masyarakat atas Swasembada beras di Bali,” ungkapnya.
Sebagai Direktur Walhi Bali terpilih, Bokis tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang berkeadilan bagi rakyat. Berjuang untuk melawan segala proyek-proyek yang ekstraktif yang merusak alam.
Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan sebuah proyek infrastruktur yang memiliki dampak luas serta merupakan proyek strategis nasional yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibuslaw.
Pada 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan menangguhkan segala proyek yang terakomodir dalam UU Cipta Kerja ini yang termaktub dalam putusan amarnya, khususnya amar nomer 7.
"Jadi sudah semestinya proyek yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja mesti ditangguhkan dan putusan tersebut dipatuhi oleh pemangku kebijakan" imbuhnya.