Ibu Kota Pindah Kaltim Alasan Pemerataan, Fadli Zon Nilai itu Ngawur

04 Sep 2019, 19:50 WIB

Ilustrasi pembangunan jalan tol (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Badung, IDN, Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya resmi memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota baru Indonesia. Kedua kabupaten di Kalimantan Timur tersebut dianggap paling layak untuk menggantikan Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari total dana tersebut, 19 persen diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di DKI Jakarta, sisanya dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Perpindahan Ibu Kota Negara tersebut mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon.

1. Fadli menilai perpindahan ibu kota bukan waktu yang tepat karena urgensinya tidak ada

IDN Times/Muhammad Khadafi

Fadli menilai, perpindahan Ibu Kota Negara bukan waktu yang tepat karena urgensinya tidak ada, dan bukan persoalan yang mendasar untuk kebutuhan rakyat.

"Karena urgensinya tidak ada. Kecuali persoalan kemiskinan, pengangguran persoalan-persoalan mendasar dan kebutuhan rakyat sehari-hari itu yang perlu difokuskan," kata Fadli saat ditemui usai acara The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD), di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Rabu (4/9).

2. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib karena Pemerintah seharusnya melihat kondisi ekonomi

Kutai Kartanegara ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Fadli menambahkan, perpindahan ibu kota itu tidak wajib untuk dipindahkan. Seharusnya pemerintah melihat kondisi ekonomi.

"Kita tidak melihat harus wajib pindah ibu kota, bukan berarti tidak boleh. Tapi kita juga harus melihat kondisi ekonomi kita. Kalau ekonomi kita pertumbuhannya delapan persen, 10 persen itu okelah. Kalau kita masih berhutang itu, tadi BPJS susah. Bagaimana mengeluarkan anggaran di atas lebih Rp400 triliun," imbuh Fadli.

3. Pemindahan ibu kota dengan alasan pemerataan dinilai ngawur

IDN Times/Muhammad Khadafi

Fadli menjelaskan, alasan pemerintah memindahkan ibu kota karena adanya pemerataan. Namun ia berpendapat hal tersebut tidak tepat dan ngawur.

"Pemerataan itu, bukan hanya dikerjakan dengan pemindahan ibu kota agak kurang tepat. Iya agak ngawurlah sebenarnya. Pemerataan itu dari distribusi, desimanis anggaran. Sekarang saja proyek-proyek strategis 40 persen masih ada di Jawa itu yang seharusnya di desimanisi sebagai contoh. Jadi politik anggaran yang harus diperbaiki, bukan ibu kotanya yang harus dipindah kalau mau pemerataan," jelasnya.

4. Fadli menyarankan ibu kota pindah ketika ekonomi Indonesia membaik

IDN Times/Muhammad Khadafi

Saat ditanya kapan waktu ibu kota yang tepat untuk pindah, Fadli menyarankan ketika ekonomi Indonesia sudah membaik.

"Iya kalau ekonomi sedang bagus. Sekarang orang masih banyak yang susah, kok mau pindah ibu kota," ujarnya.

"Itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) saja berat mau pindah ke sana (Kaltim), kedutaan-kedutaan besar dan sebagainya. Sementara, kalau misalnya split capital yang dekat-dekat dengan itu tidak ada masalah," imbuhnya.