[BREAKING] Fix! Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kaltim, Ini Alasannya

Ia menjelaskan alasannya kenapa ibu kota baru harus pindah. Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa. "Juga airport dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," ungkap Jokowi.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduknya yang mencapai 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

"Jawa sebagai pulau ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota tetap di Pulau Jawa," ujarnya.

Total kebutuhan untuk memindahkan ibu kota baru adalah kurang lebih Rp466 triliun. Di antaranya 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Itupun dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya berasal dari Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara. (BUMN).

Jokowi menyebutkan pemerintah tidak bisa terus menerus membebankan Jakarta dan Pulau Jawa dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalulintas, dan polusi. "Ini bukan Jakarta saja. Beban yang diberikan perekonomian kepada Pulau Jawa. Kesenjangan ekonomi terus meningkat meski sudah dilakukan otonomi daerah sejak 2001," terang Jokowi.

Jokowi juga menambahkan, pemindahan ini sudah melakukan kajian selama tiga tahun karena risiko bencana di Kalimantan Timur minim banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi dan tanah longsor. Keadaan Kaltim juga strategis dan sudah berkembang, infrastrukturnya lengkap, dan tersedia lahan yang dikuasai oleh pemerintah seluas 180 ribu hektare.

Nantinya, DKI Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis dan perekonomian secara regional dan global.